Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat Sementara

Published

6 bulan ago

28 Juni 2025

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H Syaharuddin Alrif, meninjau proses rehabilitasi bangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di SMP 6 Pangkajene, Sabtu (28/6/2025).

Ia juga mendatangi Balai Latihan Kerja (BLK) Sidrap, yang rencananya akan dijadikan pula lokasi Sekolah Rakyat.

Dalam kunjungannya, Bupati didampingi Pj Sekda Sidrap Andi Rahmat Saleh, Kepala Dinas Sosial Hj. Wahidah Alwi, Kepala Dinas Biciptapera Abdul Rasyid, Kepala Dinas Koperasi UKM Nakertrans Rohady Ramadhan serta sejumlah pejabat terkait.

“Hari ini kami mengunjungi pekerjaan rehabilitasi atau renovasi bangunan yang akan menjadi Sekolah Rakyat rintisan sementara. Sekolah Rakyat ini akan menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” kata Syaharuddin.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda, terutama bagi keluarga kurang mampu.

“Untuk tahun ini, sesuai arahan langsung dari Bapak Presiden, Sekolah Rakyat harus segera dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk itu, Sekolah Rakyat tingkat SMP disiapkan sementara di SMP 6, sedangkan untuk tingkat SMA direncanakan di BLK Kabupaten Sidrap.

Hal ini dilakukan sambil menunggu pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan berlokasi di Desa Mario, Kecamatan Kulo.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sidrap, Hj. Ida Alwi, menjelaskan, Sekolah Rakyat akan berbentuk boarding school (berasrama).

Setiap ruangan akan direnovasi menjadi ruang belajar, asrama, wisma guru, kantin, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Untuk tingkat SMP kami siapkan 100 siswa dengan rombongan belajar 25 siswa per rombel, sementara untuk tingkat SMA nanti kami siapkan 3–4 rombel,” jelasnya. (*)

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

1 minggu ago

2 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.