Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.
“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).
Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.
Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.
“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.
“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.
Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.
Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.
“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Proyek Jalan Rp2,5 Triliun Sulsel Dikebut, Akademisi Unhas Sebut Langkah Berani dan Berdampak Besar
Kitasulsel–Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) pembangunan jalan yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Seluruh enam paket pekerjaan kini telah memasuki tahap konstruksi di berbagai wilayah.
Program yang didanai melalui APBD senilai Rp2,5 triliun tersebut mencakup penanganan sekitar 1.400 kilometer jalan pada sekitar 100 ruas jalan provinsi yang tersebar di 24 kabupaten/kota selama periode 2025–2027. Panjang penanganan jalan itu setara dengan jarak perjalanan darat dari Kota Makassar menuju Gorontalo.
Pekerjaan di lapangan meliputi pengaspalan, pengecoran beton, pembangunan drainase, talud, box culvert, hingga preservasi jalan pada sejumlah ruas strategis. Program ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Wahyu Haryadi Piarah, menilai pelaksanaan proyek melalui skema multi years contract merupakan langkah yang tepat untuk pekerjaan infrastruktur berskala besar karena memberikan kepastian pendanaan dan waktu pelaksanaan sehingga kualitas konstruksi tetap terjaga.
“Sebagai orang yang menekuni bidang infrastruktur, saya melihat proyek 1.400 km ini sebagai langkah yang tepat dan berani,” kata Prof. Wahyu, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, pembagian pekerjaan ke dalam enam paket juga menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan pelaksanaan proyek berlangsung secara paralel di banyak titik tanpa mengurangi pengawasan terhadap mutu pekerjaan.
“Skema ini secara teknis paling masuk akal untuk proyek sebesar ini. Kontraktor memiliki kepastian pendanaan dan waktu kerja sehingga kualitas konstruksi tidak dikorbankan hanya untuk mengejar tahun anggaran,” ujarnya.
Prof. Wahyu menjelaskan, masih banyak potensi ekonomi daerah di Sulawesi Selatan yang belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi dan menghambat distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.
Dengan membaiknya jaringan jalan, ia meyakini waktu tempuh akan semakin singkat, biaya distribusi menurun, serta wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
“Ketika jalan tersambung dengan baik, waktu tempuh akan berkurang, biaya distribusi turun, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal memiliki peluang yang sama untuk berkembang,” jelasnya.
Menurutnya, manfaat proyek ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani, pelaku UMKM, pedagang, hingga warga yang membutuhkan akses menuju layanan kesehatan dan pendidikan. Distribusi hasil pertanian dan perkebunan juga diperkirakan menjadi lebih cepat dan efisien, sementara biaya operasional kendaraan dapat ditekan karena kondisi jalan semakin baik.
Selain memperlancar aktivitas ekonomi, terbukanya akses jalan diyakini akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor pembangunan, mulai dari usaha jasa transportasi, perdagangan, kawasan kuliner, tempat peristirahatan, hingga pengembangan destinasi wisata yang sebelumnya sulit dijangkau.
Meski demikian, Prof. Wahyu mengakui pembangunan jalan dalam skala besar tentu menimbulkan dampak sementara, seperti kemacetan, debu, dan perubahan arus lalu lintas. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung proses pembangunan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.
“Saya mengajak masyarakat untuk bersabar karena gangguan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses membangun infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Setiap hari pekerjaan berjalan lancar berarti kita semakin dekat pada jalan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Wahyu menekankan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam menjaga transparansi pelaksanaan pekerjaan serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak.
Ia optimistis, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Multi Years Project pembangunan jalan akan menjadi salah satu program infrastruktur paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan.
“Kalau itu berjalan baik, saya yakin proyek ini akan menjadi salah satu pencapaian infrastruktur paling berdampak dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login