NEWS
Paripurna DPRD Sulsel, Fraksi NasDem Minta Pengelolaan Keuangan Pemprov Lebih Efisien dan Tepat Sasaran
Kitasulsel–MAKASSAR DPRD Sulawesi Selatan, menggelar rapat paripurna pemandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan RPJMD Sulsel Tahun 2025-2029.
Dalam rapat itu, Fraksi NasDem Sulsel melalui juru bicaranya, Mahmud, menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 dan RPJMD Sulsel 2025–2029.
Pertama, fraksi NasDem meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Supaya dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien untuk mencapai target pembangunan Sulawesi Selatan maju dan berkarakter,” terang Mahmud, saat membacakan pemandangan umum fraksi NasDem, di rapat paripurna, Selasa (8/7/2025).
Lanjut Mahmud, fraksi NasDem juga berharap agar pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat urgen lebih ditingkatkan, seperti infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat bawah.
“Fraksi Nasdem menyarankan Pemprov Sulsel untuk meningkatkan inovasi dan strategi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Legislator NasDem ini juga merekomendasikan adanya evaluasi dan perbaikan terhadap program dan kegiatan yang dinilai masih kurang efektif yang mempunyai dampak rendah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Nasdem merekomendasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan APBD, sehingga lebih tepat sasaran dan berhasil guna,” beber Mahmud.
Terakhir, direkomendasikan adanya koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan4 pembangunan yang terjadi di wilayah Sulsel, untuk merealisasikan RPJMD. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina.
Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.
“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” kata Mentan Amran usai pertemuan bilateral pada Senin (7/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.
”Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” ucap Mentan Amran.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa pengiriman bantuan beras akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan waktu dan mekanisme pendistribusian. ”Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.
”Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih telah mendukung Palestina di semua bidang, terutama atas dukungan terhadap hak rakyat Palestina,” ucapnya.
Selain itu, dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia juga menginisiasi pendirian Zona Investasi Solidaritas Palestina–Indonesia di sektor pertanian dengan mengalokasikan lahan seluas 10.000 hingga 15.000 hektare di Provinsi Sumatera Selatan.
Zona ini diharapkan menjadi basis kerja sama jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pembangunan pedesaan, dan membuka peluang investasi pertanian yang saling menguntungkan.
Kedua pihak juga menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) Kerja Sama di Bidang Pertanian yang memperkuat hubungan strategis dan kemanusiaan antara kedua negara.
MoU yang diteken antara kedua menteri mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk pengembangan produk-produk pertanian dan penguatan kapasitas di berbagai bidang dalam sektor pertanian, seperti industri benih, bioteknologi, manajemen agribisnis, alat dan mesin pertanian, cadangan pangan, serta bidang-bidang lain. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login