Connect with us

NEWS

Barakka’na Annur Travel, Pemberangkatan Jamaah Umrah Hidupkan UMKM Sekitar Masjid Agung Sidrap

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP — Prosesi pemberangkatan jamaah umrah Annur Travel dan PT Jenewa Rabbani Wisata (JRW) di Masjid Agung Sidrap tak hanya menjadi momen religius bagi ratusan calon tamu Allah, tetapi juga menghadirkan berkah ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan masjid.

Sejak pagi hari, area Masjid Agung Sidrap dipadati jamaah dan keluarga pengantar. Aktivitas tersebut menghadirkan denyut ekonomi tersendiri, di mana lapak-lapak UMKM tampak ramai melayani kebutuhan keluarga jamaah, mulai dari makanan dan minuman, perlengkapan ibadah, hingga kebutuhan perjalanan.

Prosesi pelepasan jamaah Annur Travel dan JRW yang digelar secara tertib dan khidmat menjadi agenda rutin yang selalu dinanti pelaku usaha kecil di sekitar masjid. Tingginya mobilitas jamaah dan keluarga yang hadir menjadikan momen ini sebagai ladang rezeki bagi masyarakat setempat.

BACA JUGA  Fraksi Gerindra Dukung RUU Perampasan Aset, Minta Perlindungan Hak Masyarakat Diperkuat

Salah seorang pelaku UMKM, Nahria, mengungkapkan bahwa setiap kegiatan pemberangkatan maupun penyambutan jamaah Annur Travel selalu memberikan dampak positif bagi usahanya.

“Setiap kali ada pemberangkatan dan kedatangan jamaah Annur, UMKM pasti ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, aktivitas Annur Travel di Masjid Agung Sidrap telah menjadi sumber penghidupan tambahan yang berkelanjutan bagi banyak pelaku UMKM.

“Barakka’na Annur, setiap ada kegiatannya di Masjid Agung pasti rezeki juga ada buat kami pelaku UMKM. Keluarga jamaah pasti banyak yang datang, dan itu ladang rezeki buat kami,” tuturnya.

Pemberangkatan jamaah umrah Annur Travel dan JRW ini sekaligus menegaskan bahwa kegiatan keagamaan yang dikelola secara profesional tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal. Masjid Agung Sidrap pun berfungsi bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitarnya.

BACA JUGA  BNNP Babel Apresiasi Pengungkapan 40 Kg Sabu di Belitung, Sebut Selamatkan Ribuan Warga dari Bahaya Narkoba

Dengan konsistensi pelaksanaan pemberangkatan jamaah dalam skala besar, Annur Travel dan JRW dinilai telah berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi keumatan, di mana ibadah, silaturahmi, dan kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

BACA JUGA  Andi Nirawati Minta Dispora Sulsel Segera Bayar Bonus Atlet PON XXI: Paling Lama Satu Minggu

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

BACA JUGA  Hari Pers Nasional 2025: Lis Tabuni Ajak Insan Pers Perkuat Komitmen Sebagai Suara Rakyat

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending