DPR Soroti Kasus Pegawai Diskominfo Kukar Diduga Bakar Ruang Rapat

Kitasulsel–JAKARTA — Kasus seorang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), berinisial MA, yang diamankan polisi setelah diduga membakar ruang rapat kantornya mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.

Dave menilai perkara tersebut harus ditangani secara serius karena persoalan yang awalnya diduga berkaitan dengan hubungan antarpegawai telah berkembang menjadi tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan serta fasilitas milik pemerintah.

“Menurut saya, kejadian ini perlu dilihat secara serius karena persoalannya tidak lagi sebatas konflik antarpegawai, tetapi sudah berkembang menjadi tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan fasilitas publik,” kata Dave saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).

Ia menegaskan, alasan atau latar belakang yang melatarbelakangi tindakan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan pembakaran. Jika terbukti melanggar hukum, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dugaan Perundungan Ikut Disoroti

Di sisi lain, Dave meminta dugaan perundungan yang dialami MA tidak diabaikan dalam penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, MA mengaku tersulut emosi lantaran diduga kerap menjadi sasaran olok-olok rekan kerjanya. Ia disebut beberapa kali difoto, kemudian foto tersebut disebarkan melalui grup percakapan, dijadikan bahan candaan, bahkan dibuat menjadi stiker.

“Pada saat yang sama, kasus ini juga menunjukkan bahwa perundungan di lingkungan kerja tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele,” ujar Dave.

Menurutnya, tindakan menggunakan foto maupun konten digital seseorang untuk mengejek atau mempermalukannya dapat memberikan tekanan psikologis, terutama apabila dilakukan berulang dan disebarluaskan kepada banyak orang.

Karena itu, Dave mendorong setiap instansi untuk memiliki langkah pencegahan dan mekanisme penanganan terhadap praktik perundungan di lingkungan kerja.

Konflik Antarpegawai Harus Punya Jalur Penyelesaian

Dave menilai persoalan antarpegawai seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal yang jelas. Pegawai yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan tidak menyenangkan perlu memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan sebelum konflik berkembang lebih jauh.

“Ketika muncul persoalan antarpegawai, harus tersedia ruang untuk menyampaikan keberatan dan mencari penyelesaian secara proporsional,” tegasnya.

Ia juga meminta instansi pemerintahan memperkuat mekanisme pengaduan serta penyelesaian konflik di lingkungan kerja.

Menurut Dave, mekanisme tersebut penting untuk mencegah persoalan personal berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan pegawai, orang lain maupun institusi pemerintah.

“Perundungan tidak boleh dibiarkan, tetapi penyelesaiannya juga harus dilakukan melalui cara yang tepat dan sesuai dengan hukum,” jelasnya.

Polisi Dalami Motif Pembakaran

Dalam perkara tersebut, polisi menyebut MA diduga telah menyiapkan bahan bakar sebelum melakukan aksi pembakaran. Pertalite disebut dibeli dengan nilai sekitar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu dan kemudian dibawa ke dalam kantor.

Api yang muncul di ruang rapat tersebut kemudian berhasil dipadamkan oleh pihak Diskominfo bersama petugas pemadam kebakaran dan sejumlah karyawan.

Hingga kini, kepolisian masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut, termasuk motif, kronologi lengkap, serta unsur pidana yang mungkin dikenakan terhadap MA.

Penanganan perkara diharapkan tidak hanya mengungkap dugaan tindak pidana pembakaran, tetapi juga dapat menjadi momentum bagi instansi pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan perundungan dan penyelesaian konflik di lingkungan kerja.