DPRD Kota Makassar
Fraksi DPRD Makassar Dorong Wali Kota Danny Pomanto Segera Bertemu Tim Transisi Appi-Aliyah

Kitasulsel–MAKASSAR Dua ketua fraksi gabungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Irfan B Malluserang (Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, PAN, dan Perindo) serta Ray Suryadi Arsyad (Fraksi Mulia, gabungan Demokrat dan Hanura), mendesak Walikota Makassar Danny Pomanto segera bertemu dengan Tim Transisi Appi-Aliyah, pasangan Walikota terpilih Munafri Arifuddin (Appi) dan Aliyah Mustika (MULIA), dalam rangka memastikan kelancaran transisi pemerintahan.
Irfan B Malluserang, Ketua Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (PAN dan Perindo), menyarankan agar Walikota Danny Pomanto menjadwalkan pertemuan dengan Tim Transisi Appi-Aliyah. Pertemuan ini, menurut Irfan, sangat penting untuk sinkronisasi program pemerintahan yang berjalan dan yang akan datang.

“Pertemuan itu ibaratnya pembuka jalan untuk keberlanjutan program strategis di APBD yang kami bahas dan sahkan akhir tahun lalu,” ujarnya, setelah menghadiri acara Mappettuada di Four Point Hotel Sheraton, Rappocini, Makassar, pada Minggu (12/1/2025).
Malluserang menambahkan bahwa inisiatif pembentukan Tim Transisi oleh Appi-Aliyah pada Desember 2024 lalu, akan sia-sia tanpa ada pertemuan untuk sinkronisasi program antara pihak pemerintah yang lama dan yang baru.

“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga keberlanjutan program, kebijakan, serta memorandum yang telah dibuat antara pemerintah kota dengan DPRD, pemerintah provinsi, pusat, dan mitra strategis lainnya,” ujarnya.
Menurut Irfan, meskipun pertemuan tersebut nantinya hanya seremonial, itu akan membuka jalur koordinasi, komunikasi, dan diseminasi informasi yang diperlukan untuk transisi pemerintahan yang lebih lancar.
“Pertemuan ini sangat penting untuk memastikan komunikasi antara pemerintah yang lama dan yang baru, agar program-program yang ada bisa berjalan tanpa hambatan,” tambahnya.
Senada dengan Irfan, Ketua Fraksi Mulia (gabungan Fraksi Demokrat dan Hanura) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, juga menekankan pentingnya pertemuan antara Tim Transisi Appi-Aliyah dengan Walikota Danny Pomanto.
Menurut Ray, pertemuan ini sangat strategis untuk membahas kelanjutan program-program di Kota Makassar.
“Danny Pomanto memiliki pengalaman dua periode memimpin Makassar, jadi ini kesempatan untuk berbagi informasi terkait program-program yang ada di Pemkot Makassar,” ujarnya.
Ray melanjutkan bahwa pertemuan ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga pemerintahan yang baru bisa melanjutkan program yang sudah ada dengan baik.
“Program-program ini sangat penting untuk keberlanjutan Kota Makassar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelas Ray.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pasangan Appi-Aliyah dalam membentuk Tim Transisi dan berharap pertemuan dengan Walikota Danny Pomanto segera terwujud.
“Kami mengapresiasi langkah Appi yang sudah menyusun hal-hal penting untuk transisi ini, dan kami juga berharap Pak Danny bersedia untuk segera bertemu dan berbagi informasi,” tambahnya.
Tim Transisi MULIA, yang dibentuk oleh Walikota terpilih Munafri Arifuddin (Appi), terdiri dari lima sosok profesional yang berasal dari berbagai latar belakang.
Mereka adalah Hudli Huduri, Regional Manager Panin Bank KTI yang berfokus pada ekonomi, perbankan, dan UMKM; Dara Nasution, mantan eksekutif di Meta Corp yang berfokus pada digitalisasi dan anak muda; Prof. Aswanto, mantan Hakim Konstitusi yang ahli dalam bidang hukum, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan; Dr. M Idris, mantan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat yang berkompeten di bidang pemerintahan dan kebijakan; serta Prof. Batara, Rektor Universitas Bosowa (Unibos) yang berfokus pada infrastruktur, tata kota, pendidikan, dan kesehatan.
Pembentukan Tim Transisi MULIA diumumkan oleh Appi pada 20 Desember 2024. Appi menjelaskan bahwa tim ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama masa transisi serta untuk memastikan kesinambungan program-program pembangunan yang telah berjalan.
“Tim Transisi masih dalam tahap penyusunan, dan mereka berkoordinasi dengan orang-orang di bidang masing-masing untuk menghasilkan rekomendasi yang harus dieksekusi menjadi program ke depan,” ujar Appi.
Sebagai bagian dari proses persiapan, pekan lalu, Appi mengajak tim transisi untuk melakukan kunjungan ke Manila, Filipina, untuk mempelajari keterampilan teknis, seperti menjahit, memasak, kerajinan, bisnis dan wirausaha, serta teknologi informasi dan kesehatan.
“Kami bertemu dengan pengusaha dan pihak terkait di TESDA, pusat pelatihan keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan Kota Makassar,” ungkap Appi.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tim transisi mengenai pelatihan keterampilan dan pengembangan sektor UMKM.
Tim yang turut serta dalam kunjungan ini termasuk Ahmad Zaky Amiruddin, CEO PT Kalla Kakao Industri, Hudli Huduri sebagai Ketua Tim Transisi, Dara Nasution, Muhammad Taufik sebagai peneliti, serta Muhammad Luthfi yang merupakan anggota tim operasional. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi perencanaan program pembangunan di Kota Makassar.
Diharapkan, pertemuan antara Tim Transisi MULIA dan Walikota Danny Pomanto segera terwujud, guna memastikan kelancaran proses transisi pemerintahan yang berkesinambungan dan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Makassar. (*)
DPRD Kota Makassar
Polemik Potongan Insentif Pekerja Keagamaan, Komisi D DPRD Makassar Desak Solusi Konkret

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bank Sulselbar dan perwakilan pekerja keagamaan.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, Rabu (16/7/2025) ini, membahas polemik pencairan insentif yang dianggap merugikan penerima manfaat.

Ari Ashari Ilham menyebutkan bahwa keluhan utama yang disampaikan adalah soal pemotongan insentif hingga Rp30.000-Rp40.000 dari total Rp250.000 yang diterima para imam, guru mengaji, dan petugas keagamaan lainnya.
“Potongannya cukup besar. Kami ingin agar Bank Sulselbar bisa membedakan antara rekening tabungan reguler dan rekening untuk insentif pekerja keagamaan. Harapannya, biaya administrasi bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan,” tegas Ari.

Dalam forum tersebut, Direktur Operasional Bank Sulselbar, H. Iswadi Ayub, mengungkapkan bahwa pemblokiran dan dormansi rekening yang dikeluhkan para pekerja keagamaan merupakan kebijakan nasional atas instruksi PPATK.
Rekening yang tidak aktif lebih dari tiga bulan otomatis diblokir sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dalam praktik kejahatan siber.
“Kami tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening. Tapi saat ini kami sudah diizinkan melakukan profiling, agar nasabah yang benar-benar aktif bisa dibuka kembali rekeningnya,” jelas Iswadi.
Pihak Bank juga menjelaskan bahwa rekening dengan fitur tambahan seperti kartu ATM dan mobile banking memang dikenakan biaya operasional.
Solusinya, nasabah dapat beralih ke produk “Tabunganku” yang bebas biaya administrasi, selama tidak menggunakan layanan tambahan.
Namun, sejumlah anggota dewan menilai alasan tersebut belum cukup menjawab keluhan para pekerja keagamaan. Anggota Komisi D, H. Muchlis Misba, menekankan bahwa bank milik pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil, apalagi mereka yang mengabdikan diri dalam bidang keagamaan.
“Ini soal hati nurani. Mereka bukan sekadar nasabah biasa. Ada pemandi jenazah, guru ngaji, imam masjid yang digaji Rp250 ribu sebulan, tapi masih kena potongan? Tolong diperlakukan istimewa, jangan disamakan dengan nasabah umum,” tegas Muchlis.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Muhammad Syarif, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 5.088 pekerja keagamaan yang tercatat sebagai penerima insentif bulanan.
Pihaknya telah membangun sistem digital pelaporan agar proses pencairan lebih efisien dan tidak lagi membutuhkan kunjungan ke kantor.
“Kami juga bantu verifikasi rekening aktif melalui SMS banking sebelum disalurkan. Tapi kalau masih terhambat di sistem bank, kami juga tak bisa banyak berbuat,” ujarnya.
Syarif juga mengonfirmasi bahwa proses pencairan sempat tersendat lantaran data yang dikirimkan belum seluruhnya lengkap dan adanya rekening yang diblokir. Ia berharap ke depan bank bisa menyediakan jalur khusus atau perlakuan berbeda bagi rekening insentif sosial.
Di akhir rapat, Komisi D merekomendasikan agar Bank Sulselbar memfasilitasi migrasi rekening pekerja keagamaan ke produk bebas biaya, serta mempercepat proses profiling rekening dorman. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login