Connect with us

DPRD Kota Makassar

Fraksi DPRD Makassar Dorong Wali Kota Danny Pomanto Segera Bertemu Tim Transisi Appi-Aliyah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dua ketua fraksi gabungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Irfan B Malluserang (Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, PAN, dan Perindo) serta Ray Suryadi Arsyad (Fraksi Mulia, gabungan Demokrat dan Hanura), mendesak Walikota Makassar Danny Pomanto segera bertemu dengan Tim Transisi Appi-Aliyah, pasangan Walikota terpilih Munafri Arifuddin (Appi) dan Aliyah Mustika (MULIA), dalam rangka memastikan kelancaran transisi pemerintahan.

Irfan B Malluserang, Ketua Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (PAN dan Perindo), menyarankan agar Walikota Danny Pomanto menjadwalkan pertemuan dengan Tim Transisi Appi-Aliyah. Pertemuan ini, menurut Irfan, sangat penting untuk sinkronisasi program pemerintahan yang berjalan dan yang akan datang.

“Pertemuan itu ibaratnya pembuka jalan untuk keberlanjutan program strategis di APBD yang kami bahas dan sahkan akhir tahun lalu,” ujarnya, setelah menghadiri acara Mappettuada di Four Point Hotel Sheraton, Rappocini, Makassar, pada Minggu (12/1/2025).

Malluserang menambahkan bahwa inisiatif pembentukan Tim Transisi oleh Appi-Aliyah pada Desember 2024 lalu, akan sia-sia tanpa ada pertemuan untuk sinkronisasi program antara pihak pemerintah yang lama dan yang baru.

“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga keberlanjutan program, kebijakan, serta memorandum yang telah dibuat antara pemerintah kota dengan DPRD, pemerintah provinsi, pusat, dan mitra strategis lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA  Komisi B DPRD Makassar Studi Tiru Pengelolaan Pariwisata ke Denpasar Bali

Menurut Irfan, meskipun pertemuan tersebut nantinya hanya seremonial, itu akan membuka jalur koordinasi, komunikasi, dan diseminasi informasi yang diperlukan untuk transisi pemerintahan yang lebih lancar.

“Pertemuan ini sangat penting untuk memastikan komunikasi antara pemerintah yang lama dan yang baru, agar program-program yang ada bisa berjalan tanpa hambatan,” tambahnya.

Senada dengan Irfan, Ketua Fraksi Mulia (gabungan Fraksi Demokrat dan Hanura) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, juga menekankan pentingnya pertemuan antara Tim Transisi Appi-Aliyah dengan Walikota Danny Pomanto.

Menurut Ray, pertemuan ini sangat strategis untuk membahas kelanjutan program-program di Kota Makassar.

“Danny Pomanto memiliki pengalaman dua periode memimpin Makassar, jadi ini kesempatan untuk berbagi informasi terkait program-program yang ada di Pemkot Makassar,” ujarnya.

Ray melanjutkan bahwa pertemuan ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga pemerintahan yang baru bisa melanjutkan program yang sudah ada dengan baik.

“Program-program ini sangat penting untuk keberlanjutan Kota Makassar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelas Ray.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pasangan Appi-Aliyah dalam membentuk Tim Transisi dan berharap pertemuan dengan Walikota Danny Pomanto segera terwujud.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Supratman Hadiri Buka Puasa Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi

“Kami mengapresiasi langkah Appi yang sudah menyusun hal-hal penting untuk transisi ini, dan kami juga berharap Pak Danny bersedia untuk segera bertemu dan berbagi informasi,” tambahnya.

Tim Transisi MULIA, yang dibentuk oleh Walikota terpilih Munafri Arifuddin (Appi), terdiri dari lima sosok profesional yang berasal dari berbagai latar belakang.

Mereka adalah Hudli Huduri, Regional Manager Panin Bank KTI yang berfokus pada ekonomi, perbankan, dan UMKM; Dara Nasution, mantan eksekutif di Meta Corp yang berfokus pada digitalisasi dan anak muda; Prof. Aswanto, mantan Hakim Konstitusi yang ahli dalam bidang hukum, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan; Dr. M Idris, mantan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat yang berkompeten di bidang pemerintahan dan kebijakan; serta Prof. Batara, Rektor Universitas Bosowa (Unibos) yang berfokus pada infrastruktur, tata kota, pendidikan, dan kesehatan.

Pembentukan Tim Transisi MULIA diumumkan oleh Appi pada 20 Desember 2024. Appi menjelaskan bahwa tim ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama masa transisi serta untuk memastikan kesinambungan program-program pembangunan yang telah berjalan.

BACA JUGA  70 Anak Kehilangan Akses Jalan ke Tempat Pengajian, DPRD Makassar: Belum Ada Titik Terang

“Tim Transisi masih dalam tahap penyusunan, dan mereka berkoordinasi dengan orang-orang di bidang masing-masing untuk menghasilkan rekomendasi yang harus dieksekusi menjadi program ke depan,” ujar Appi.

Sebagai bagian dari proses persiapan, pekan lalu, Appi mengajak tim transisi untuk melakukan kunjungan ke Manila, Filipina, untuk mempelajari keterampilan teknis, seperti menjahit, memasak, kerajinan, bisnis dan wirausaha, serta teknologi informasi dan kesehatan.

“Kami bertemu dengan pengusaha dan pihak terkait di TESDA, pusat pelatihan keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan Kota Makassar,” ungkap Appi.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tim transisi mengenai pelatihan keterampilan dan pengembangan sektor UMKM.

Tim yang turut serta dalam kunjungan ini termasuk Ahmad Zaky Amiruddin, CEO PT Kalla Kakao Industri, Hudli Huduri sebagai Ketua Tim Transisi, Dara Nasution, Muhammad Taufik sebagai peneliti, serta Muhammad Luthfi yang merupakan anggota tim operasional. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi perencanaan program pembangunan di Kota Makassar.

Diharapkan, pertemuan antara Tim Transisi MULIA dan Walikota Danny Pomanto segera terwujud, guna memastikan kelancaran proses transisi pemerintahan yang berkesinambungan dan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).

Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.

BACA JUGA  Imam Musakkar: Semua Anak di Makassar Harus Bersekolah

“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.

Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.

Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.

BACA JUGA  Komisi D DPRD Makassar Dorong Anggaran Rp14 Miliar Demi Jaminan Bagi Pekerja Rentan

Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.

Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel