Connect with us

Pemkot Makassar

Munafri Pimpin Rakor Pembenahan TPA, Jadi Prioritas

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/8/2025).

Rakor dihadiri langsung Kepala DLH Helmy Budiman dan Sekretaris Ferdy Mochtar, serta jajaran pejabat teknis yang menangani urusan persampahan.

Munafri menekankan perlunya kerja kolektif yang solid agar penanganan sampah berjalan optimal, sekaligus memenuhi target penilaian Adipura.

“Saya mau kita fokus pembenahan akses di area TPA. Ini proses pengelolaan sampah yang harus kita ikuti dengan detail,” ujarnya, berupa seruan kepada jajaran DLH pada rakorsus trsebut.

“Saat ini nilai kita masih di angka 60-an, sementara targetnya ada di 85. Nilai terbesar ada di TPA, dan itu harus kita intervensi maksimal,” tambah Munafri.

Wali Kota berlatar pengusaha itu, ia menekankan kondisi TPA Antang yang membutuhkan penanganan serius. Ia menekankan perlunya perbaikan topsoil, akses jalan, serta pengelolaan kolam lindik agar TPA tidak hanya menjadi lokasi pembuangan, tetapi juga tertata dengan baik.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail – Melinda Aksa Bertemu, Bahas Transisi Kepempimpinan TP PKK Kota Makassar

TPA harus memperlihatkan bahwa masih mampu menerima sampah dengan terencana. Penataan halus, sistem perencanaan, hingga pengaturan penempatan sampah harus jelas.

“Saya minta ini ditangani dengan ritme yang sama, jangan lagi sektoral,” lanjutnya.

Wali Kota meminta agar mulai hari ini, data dapat dikelola lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jangan ada lagi slow response.

Koordinasi data harus lancar supaya penyajian informasi bisa lebih cepat dan normal.

Munafri menegaskan bahwa DLH menjadi leading sector dalam penanganan sampah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan ditopang dukungan lintas OPD.

Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga instansi lain.

“Tidak boleh ada ego sektoral. DLH akan jadi lead, dan instansi lain akan support. Jumat atau Sabtu kita akan rapat bersama lagi dengan semua pihak untuk menyusun flow program secara detail,” ungkapnya.

Terakhir, ia meminta DLH melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan inventaris agar bisa dimaksimalkan untuk mendukung kelancaran program.

“Semua alat kita cek, inventaris maksimalkan. Kita ingin ini jalan dengan serius,” tuturnya.

BACA JUGA  Perlindungan Anak Jadi Prioritas, Wali Kota Munafri Minta Kolaborasi Sekolah–Orang Tua Awasi Anak

Appi berharap koordinasi lintas pihak bisa berjalan maksimal, sehingga perbaikan kondisi di lapangan dapat segera terlihat dengan langkah konkret.

Menurut dia, perlunya langkah darurat untuk merespons persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan.

Dimana, kondisi yang ada saat ini tidak bisa hanya dihadapi dengan pendekatan ideal, melainkan membutuhkan cara-cara luar biasa agar progres tetap berjalan.

“Saya pikir secara teknis, bapak-bapak yang harus memaksimalkan itu dengan melihat kondisi. Semua proses ini harus dikomunikasikan dengan baik,” terangnya.

“Persoalan yang ada kan bukan baru sekarang, tapi harus kita tunjukkan ada progres, ada niatan baik untuk memperbaiki semuanya,” lanjut kata Munafri.

Ia menekankan, persoalan seharusnya sudah diintervensi lebih awal. Namun, karena baru ditangani saat ini, pemerintah bersama pihak terkait diminta segera menyusun langkah-langkah darurat untuk menanggulangi situasi di lapangan.

“Bukan lagi saatnya berpikir ideal. Kalau hanya berpikir ideal, selesai. Sekarang harus ada extraordinary cara berpikir supaya pekerjaan bisa tetap berjalan,” ujarnya.

Selain itu, Munafri juga menilai persoalan akses jalan serta penimbunan material. Ia meminta agar alur transportasi sementara dapat diatur agar tidak mengganggu aktivitas, sekaligus mencari lokasi penimbunan paling dekat guna mempercepat pekerjaan.

BACA JUGA  PEMKOT MAKASSAR TEGASKAN PEMBENAHAN TPA ANTANG SESUAI ATURAN DAN MEKANISME RESMI

“Kalau soal penimbunan, bisa dibicarakan langsung dengan kontraktor. Jangan sampai semua dibebankan ke kita, tetapi mari kita atur agar ada solusi cepat,” tegasnya.

Dalam arahannya, Munafri juga menegaskan bahwa program pengelolaan sampah harus bermuara pada pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Ia mendorong DLH untuk menghadirkan percontohan langsung di lingkup instansi.

“Saya mau di DLH sendiri ada pertanian percontohan. Jangan ada lagi pegawai yang masih abai soal sampah, apalagi plastik. DLH harus jadi teladan,” ujarnya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah (OPD) untuk ikut membina tingkat RT/RW dalam edukasi dan pengelolaan sampah.

Setiap dinas akan diberi tanggung jawab membina wilayah tertentu sesuai kapasitasnya. Semua OPD harus turun.

“Satu dinas bisa membina satu atau beberapa RT. Kalau ada mitra kerja, bisa dilibatkan juga. Intinya kita bentuk pola pembinaan langsung ke masyarakat,” tukas Munafri. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  Perlindungan Anak Jadi Prioritas, Wali Kota Munafri Minta Kolaborasi Sekolah–Orang Tua Awasi Anak

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Dukung Branding Makassar Kota Makan Enak, Indira Yusuf Ismail Resmikan Warung Coto Akbar Daeng

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  Munafri Pimpin Gladi Bersih Upacara HUT RI ke-80 di Lapangan Karebosi

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading

Trending