Provinsi Sulawesi Selatan
BPIP Temui Sekda Sulsel, Rencana Jadikan Sulsel Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila
Kitasulsel–MAKASSAR Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah percontohan untuk uji coba aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Pelembagaan Pancasila. Langkah ini menempatkan Sulsel sebagai wakil kawasan Indonesia Timur dalam menguji validitas sekaligus penerapan aplikasi tersebut.
Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP, Hotrun Siregar, menyampaikan hal ini usai bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Sekda, Senin, 29 September 2025.
BPIP merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah Presiden. Lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila agar semakin membumi di seluruh Tanah Air.
Hotrun menegaskan bahwa kedatangannya ke Sulsel bertujuan memperkenalkan program kerja Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila agar implementasi nilai-nilai Pancasila dapat lebih terukur dan terarah.
“Hari ini kami bertemu dengan Bapak Sekda Sulawesi Selatan dalam rangka mengkomunikasikan output dari BPIP, khususnya Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila,” ujar Hotrun.
Menurutnya, ada dua fokus utama program ini. Pertama, pengukuran aktualisasi Pancasila yang bertujuan memotret sejauh mana nilai-nilai Pancasila hidup di tengah masyarakat dengan metode survei berbasis masyarakat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kedua, pengukuran pelembagaan Pancasila yang dilakukan bersama instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk menilai sejauh mana kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
“Sulsel akan menjadi salah satu daerah yang ditunjuk untuk uji validitas sekaligus uji coba aplikasi tersebut. Sulsel akan mewakili kawasan Indonesia Timur,” tambah Hotrun.
Sementara itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menyambut baik rencana tersebut.
“Mereka memaparkan, pengukuran aktualisasi Pancasila lebih banyak di masyarakat, sedangkan pengukuran pelembagaan Pancasila berkaitan dengan kebijakan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” ujar Jufri.
Ia juga mengusulkan agar pada tahun pertama dilakukan uji parameter sekaligus sosialisasi. Tahun kedua, barulah dilakukan perekaman untuk menilai indeks secara lebih terukur.
“Pada tahun kedua baru dilakukan perekaman untuk menilai indeks,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya adanya perbandingan basis data dengan tahun sebelumnya agar hasil pengukuran lebih komprehensif. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekda Sulsel), Jufri Rahman, menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerja sama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) vokasi dengan pelaku Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (Dudika).
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan Sulsel dengan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin (Unhas).
Kegiatan ini menandai penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, termasuk aktivasi SMK dalam sistem aplikasi dunia kerja. Dengan sistem ini, setiap SMK dapat mengakses lowongan pekerjaan yang tersedia sekaligus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri.
Menurut Jufri, pemerintah mendorong agar kerja sama ini diperluas dengan dukungan lembaga internasional, salah satunya Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Jepang saat ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Melalui JICA, kebutuhan itu dapat dipetakan dengan jelas. JICA bisa mengirimkan trainer atau instruktur dari Jepang untuk melatih siswa SMK kita dengan keahlian sesuai standar yang dibutuhkan industri di sana,” kata Jufri Rahman dalam sambutannya, Kamis, 2 Oktober 2025.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya keterampilan bahasa asing bagi lulusan SMK.
“Selain kompetensi teknis, lulusan SMK juga harus dibekali kemampuan bahasa asing. Untuk pasar Jepang, penguasaan bahasa Jepang teknis menjadi penting. Demikian pula untuk peluang di Timur Tengah, bahasa Arab harus diajarkan agar lulusan kita siap berinteraksi dan bekerja di sana,” tegas Jufri. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login