Provinsi Sulawesi Selatan
Launching Gerakan Serbu Pasar: Dorong Akses Pasar dan Kolaborasi Perdagangan di Indonesia Timur
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulsel akan meluncurkan Gerakan Serbu Pasar (Serapan Komoditi Unggulan untuk Perluasan dan Percepatan Pasar) yang dirangkaikan dengan kegiatan Business Matching pada hari Kamis (16/10/2025) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Rencananya, akan dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan RI.
Kegiatan ini merupakan program inovatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga platform digital. Tujuannya, untuk memperkuat akses pasar, mempercepat penyerapan produk unggulan daerah, serta menciptakan sistem perdagangan yang modern dan berkelanjutan.
Peluncuran gerakan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-356 Tahun 2025 dengan tema “Sulsel Maju dan Berkarakter.”
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel, Ahmadi Akil menjelaskan, Gerakan Serbu Pasar lahir sebagai solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan akses pasar, distribusi yang belum efisien, serta ketergantungan pada perantara atau tengkulak.
“Gerakan Serbu Pasar ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat posisi produsen lokal agar dapat menembus pasar yang lebih luas. Kami ingin mempertemukan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dengan mitra potensial serta memperkuat ekosistem perdagangan berbasis digital,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan daerah, memperkuat daya saing, serta menciptakan kemitraan strategis antar pelaku ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.
Dalam Business Matching ini, akan mempertemukan produsen dengan distributor, eksportir, investor, dan lembaga keuangan untuk membuka peluang kerja sama konkret.
Dalam Gerakan Serbu Pasar ini juga akan dilaksanakan Workshop Digitalisasi Pasar, bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan platform digital seperti Shopee dan TikTok, guna meningkatkan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan media sosial dan e-commerce.
Adapula Pasar Lelang Komoditas, dengan dukungan Bappebti Kementerian Perdagangan RI, sebagai mekanisme transparan dalam transaksi komoditas unggulan.
Expo dan QRIS Fanpay Carnival, yang menampilkan produk unggulan UMKM binaan OPD Pemprov Sulsel, TP PKK, dan Dekranasda se-Sulsel, sekaligus mendorong penggunaan pembayaran digital secara masif.
Dilakukan pula Identifikasi dan Sertifikasi Komoditi Unggulan, untuk menjamin mutu produk dan membuka peluang ekspor serta Pengawasan Perdagangan, dalam memastikan legalitas usaha serta pemenuhan standar barang UMKM.
Produk unggulan yang difasilitasi dalam kegiatan ini meliputi berbagai komoditas utama seperti kopi, cengkeh, rumput laut, lada, pala, kelapa, gula aren, telur ayam ras, beras, hasil laut, hingga sayuran dataran tinggi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terbentuknya sistem serapan cepat berbasis komoditi unggulan, terbukanya akses pasar baru yang berkelanjutan, serta meningkatnya pendapatan produsen dan UMKM lokal.
“Gerakan Serbu Pasar bukan sekadar program seremonial, tetapi langkah nyata menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Kita ingin membangun sistem pemasaran yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter,” tutup Kepala Dinas Perindag Sulsel. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut
Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021. Opini tertinggi dalam audit keuangan negara itu menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Makassar, Kamis (4/6/2026).
LHP tersebut diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.
“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman dalam penyampaian laporannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.
“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Raihan opini WTP tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login