Kitasulsel—Makassar—Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi, S.STP., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar oleh Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia).

Kegiatan penting tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, pada Rabu (15/10), dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, legislatif, serta aparatur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Kehadiran KPK: Wujud Sinergi dalam Penguatan Integritas Daerah

Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, yang menyambut secara resmi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto.

Kehadiran jajaran KPK RI tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga pusat dan daerah, khususnya dalam memberikan pemahaman, strategi, serta langkah-langkah konkret untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak dini. Dalam kesempatan itu, KPK juga menekankan pentingnya peran pimpinan daerah, legislatif, dan seluruh aparatur pemerintah sebagai garda terdepan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Korupsi tidak hanya terjadi karena niat, tapi juga karena kesempatan. Karena itu, sistem pemerintahan harus dibangun sedemikian rupa agar tidak memberi ruang bagi praktik tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya.

Momentum Memperkuat Budaya Antikorupsi di Kota Makassar

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat integritas dan meneguhkan komitmen terhadap budaya antikorupsi di seluruh lini birokrasi. Melalui koordinasi bersama KPK, Pemkot Makassar berupaya memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta membangun kesadaran moral di setiap level pemerintahan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam arahannya menyampaikan bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar agenda seremonial, tetapi harus menjadi gerakan kolektif yang tertanam dalam mentalitas setiap aparatur.

“Penandatanganan pakta integritas antikorupsi ini bukan hanya seremonial. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami bersama KPK untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Keterlibatan Unsur Pimpinan Daerah dan DPRD Makassar

Selain jajaran eksekutif, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, para pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Makassar.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, dapat berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

Ketua DPRD Makassar, Supratman, menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh langkah KPK dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah. “DPRD siap menjadi mitra yang konstruktif. Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas lembaga penegak hukum,” katanya.

Camat Ujung Tanah: Pencegahan Dimulai dari Level Paling Bawah

Dalam kesempatan tersebut, Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah kecamatan dalam agenda pencegahan korupsi merupakan bagian penting dari upaya membangun integritas di akar birokrasi.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran individu dan penguatan sistem di tingkat paling bawah. Kami di kecamatan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam pelayanan publik, memastikan seluruh proses berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Amanda.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini menjadi ajang pembelajaran sekaligus pengingat bagi seluruh aparatur agar selalu menjaga profesionalitas dan tanggung jawab dalam mengelola amanah jabatan.

Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

Melalui kegiatan koordinasi ini, KPK memberikan sejumlah arahan strategis mengenai pencegahan korupsi berbasis sistem, termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), transparansi pengadaan barang dan jasa, hingga optimalisasi pelaporan gratifikasi dan LHKPN.

Selain itu, KPK juga mendorong Pemkot Makassar untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, agar proses administrasi pemerintahan menjadi lebih terbuka, cepat, dan minim potensi penyimpangan.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas Antikorupsi, yang dilakukan secara simbolis oleh jajaran pimpinan Pemerintah Kota dan DPRD Makassar. Momen ini menjadi simbol kuat atas kesungguhan Pemkot Makassar dalam mendukung program nasional pencegahan korupsi yang digagas KPK RI.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif bahwa pemerintahan yang bersih berawal dari integritas pribadi setiap aparatur negara. Melalui sinergi antara KPK, Pemkot, DPRD, hingga kecamatan dan kelurahan, Kota Makassar diharapkan dapat menjadi teladan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.