Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Pertegas Komitmen Infrastruktur, Tujuh Ruas Jalan Rusak Berat di Pinrang Kini Ditangani Lewat Skema Bantuan Keuangan Daerah

Published

on

Kitasulsel–PINRANG Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah. Melalui skema Bantuan Keuangan Daerah pada masa kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel resmi mengintervensi perbaikan tujuh ruas jalan prioritas yang selama ini mengalami kerusakan berat di Kabupaten Pinrang.

Langkah tersebut menjadi wujud pemerataan pembangunan, sekaligus respons nyata pemerintah provinsi terhadap kebutuhan peningkatan konektivitas yang selama ini menjadi harapan masyarakat Pinrang.

Pemprov Sulsel Bantu Atasi Keterbatasan Anggaran Daerah

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Muh. Sastera, S.T., M.T., menyampaikan bahwa dukungan fiskal dari Pemprov Sulsel sangat strategis di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah (Pemda).

“Dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulsel, sangat membantu dalam penanganan ruas jalan dengan kondisi rusak berat,” ujar Sastera di Pinrang, Rabu (26/11/2025).

BACA JUGA  Tiba di Makassar, Pj Gubernur Sulsel Prof. Fadjry Djufry Disambut Hangat Kepala OPD, Forkopimda, dan Masyarakat

Ia menjelaskan bahwa besarnya beban perbaikan infrastruktur jalan tidak bisa ditangani hanya dengan APBD kabupaten, mengingat panjangnya ruas jalan dan besarnya biaya pemeliharaan yang dibutuhkan setiap tahun.

Tujuh Ruas Jalan Prioritas yang Ditangani

Saat ini, tujuh ruas jalan strategis yang masuk dalam prioritas pengerjaan meliputi:

1. Ruas Tuppu – Pao

2. Salopi – Pajalele

3. Pinrang – Langnga

4. Patobong – Makoring

5. Corawali – Boki

6. Kawasan Perkotaan Pinrang

7. Ruas Tamappa – Garessi

Ruas-ruas tersebut merupakan jalur vital yang menjadi akses utama bagi mobilitas masyarakat, distribusi komoditas pertanian, serta aktivitas sosial-ekonomi lainnya. Kerusakan yang berlangsung bertahun-tahun menyebabkan tingginya biaya logistik, meningkatnya risiko kecelakaan, dan menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan – Investor Asal Jepang Bahas Potensi Investasi di Sulsel

Dengan intervensi Pemprov Sulsel, seluruh ruas tersebut kini masuk dalam tahap pengerjaan yang ditargetkan selesai secepatnya sesuai standar teknis.

Dampak Ekonomi: Konektivitas Makin Cepat, Biaya Logistik Menurun

Program bantuan keuangan dari provinsi ini diproyeksikan membawa multiplier effect yang signifikan bagi Pinrang. Perbaikan infrastruktur jalan akan:

memangkas waktu tempuh angkutan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Pinrang,

menekan biaya operasional kendaraan yang selama ini tinggi akibat kondisi jalan yang rusak,

mendorong percepatan distribusi barang dan jasa,

serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pinrang.

Selain itu, peningkatan kualitas jalan dipandang akan memperbaiki akses layanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor UMKM yang mengandalkan mobilitas harian.

Bantuan Keuangan Rp20 Miliar untuk Infrastruktur dan UMKM

Sebagai informasi, penanganan tujuh ruas jalan tersebut merupakan bagian dari bantuan keuangan Pemprov Sulsel sebesar Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang. Dana bantuan tersebut dialokasikan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BACA JUGA  Fatmawati Rusdi Dorong Sinergi BKMT Perkuat Pembinaan Keagamaan, Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

Kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkab Pinrang ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal dan membuka ruang percepatan pembangunan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.

Komitmen Berkelanjutan Pemprov Sulsel

Dengan intervensi ini, Pemprov Sulsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan. Upaya ini menjadi bagian dari visi besar percepatan konektivitas Sulawesi Selatan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi pertanian seperti Pinrang.

Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat Pinrang kini dapat menantikan hadirnya jalan-jalan yang lebih layak, aman, dan menunjang aktivitas perekonomian sehari-hari.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Komisi VI DPR RI Bahas Keberlanjutan Industri Semen di Sulsel, Pemprov Dorong Iklim Investasi Sehat

Published

on

Kitasulsel–Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/7/2026).

Kunjungan kerja tersebut membahas perkembangan industri semen di Sulawesi Selatan, khususnya terkait keberlanjutan industri dan iklim investasi. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama Pemerhati Konservasi Alam Indonesia Sulawesi Selatan yang digelar pada 8 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi dialog terbuka antara Komisi VI DPR RI, pemerintah daerah, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan dari berbagai perspektif terkait kondisi industri semen di wilayah tersebut.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Barru, Bupati Pangkep, perwakilan DPRD Barru dan DPRD Pangkep, PT Danantara Asset Management, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Semen Tonasa, PT Semen Bosowa, PT Conch Cement Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

BACA JUGA  Gubernur Andi Sudirman Hadiri Buka Puasa Bersama Kapolda Sulsel, Tekankan Sinergi Pembangunan dan Keamanan

Dalam diskusi, Komisi VI DPR RI menyerap berbagai aspirasi mengenai keberlanjutan industri semen, perkembangan investasi, perlindungan tenaga kerja, hingga upaya menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa investasi tetap menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurutnya, pengembangan investasi harus tetap memperhatikan keberlangsungan industri yang telah beroperasi serta dampaknya terhadap tenaga kerja.

“Kunjungan kerja spesifik ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan pemerhati lingkungan di Sulawesi Selatan terkait sektor industri semen,” ujar Nurdin Halid.

Ia mengungkapkan, kapasitas produksi semen di kawasan Indonesia Timur saat ini mencapai sekitar 27 juta ton per tahun, sementara tingkat penyerapannya baru sekitar 13 juta ton. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan kerja sebagai bahan evaluasi terhadap keberlanjutan industri dan arah kebijakan investasi ke depan.

BACA JUGA  Hari Jadi ke-704 Tahun, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Gowa

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VI DPR RI yang dinilai menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi, data, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perumusan kebijakan nasional.

Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Kawasan Timur Indonesia. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, serta letak geografis yang strategis menjadi modal besar dalam pengembangan sektor industri, perdagangan, logistik, dan investasi.

Karena itu, Pemprov Sulsel berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Terima Audiensi Pengurus LDII Bahas Sinergi Pembangunan

“Salah satu fungsi pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan perlu memperhatikan keberlangsungan dunia usaha yang telah berjalan sekaligus memberikan perlindungan kepada tenaga kerja,” kata Jufri Rahman.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, menjaga keberlanjutan industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending