Provinsi Sulawesi Selatan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Selayar 2025, Pemprov Sulsel Genjot Konektivitas Kepulauan
Kitasulsel–KEPULAUANSELAYAR Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan lompatan signifikan memasuki tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menetapkan penguatan konektivitas sebagai prioritas utama untuk mendorong pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi Bantuan Keuangan Daerah (BKD) serta sejumlah program strategis dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel. Sejumlah proyek vital pun mulai berjalan dan disiapkan untuk memperbaiki akses warga hingga ke pelosok desa.
Proyek Jalan Strategis Dimulai
Salah satu program prioritas yang tengah dikerjakan yakni pembangunan ruas Tanabau – Ngapaloka – Patumbukang. Jalan sepanjang 10,45 kilometer ini dianggarkan sebesar Rp 22 miliar dan menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat serta pengangkutan hasil produksi perkebunan.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengucurkan BKD Tahun Anggaran 2025 untuk peningkatan ruas Lebo–Ledong sepanjang 2,42 kilometer. Akses ini dinilai krusial karena menghubungkan sejumlah titik permukiman dan menjadi jalur utama warga menuju pasar serta fasilitas pendidikan.
Bupati Natsir: Selayar Masuki Fase Percepatan Pembangunan
Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali menegaskan bahwa Selayar kini memasuki fase percepatan pembangunan, sejalan dengan visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pada puncak peringatan 420 Tahun Selayar, Sabtu (29/10/2025), Natsir menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov Sulsel.
“Ini bukti nyata ketika provinsi hadir, Selayar akan berdiri lebih tegak,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah bantuan dan dukungan provinsi telah memberi efek langsung bagi masyarakat.
“Begitu banyak jejak pembangunan di Kabupaten Selayar yang Bapak Gubernur telah torehkan dan manfaatnya dirasakan langsung,” tambahnya.
Warga Rasakan Dampak Nyata di Lapangan
Pembangunan infrastruktur ini juga mendapatkan respons positif dari masyarakat desa. Kepala Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Saharuddin Arif, mengatakan ruas Tanabau–Patumbukang merupakan satu-satunya jalan provinsi di Selayar, dan kondisinya jauh lebih baik setelah ditingkatkan.
Sebelum menjadi jalan provinsi, akses tersebut berstatus jalan kabupaten yang sempit, berlubang, dan memiliki tanjakan terjal.
“Sekarang sudah nyambung sampai Kampung Jammeng, Alhamdulillah. Arah Pantai Timur sudah enak sekali untuk warga ke kebun. Pantai Punagaan juga makin ramai destinasinya,” ungkapnya.
Ia berharap peningkatan akses dapat mendorong masuknya jaringan listrik PLN yang dibutuhkan di dusun-dusun terpencil.
Di wilayah lain, peningkatan ruas Lebo–Ledong juga mendapat sambutan hangat. Kepala Dusun Muntea, Suyarwadi, mengatakan sebelumnya jalan tersebut sering memakan korban karena kondisi yang rusak parah.
“Dulu kondisinya parah sekali, banyak korban jatuh dari motor. Sekarang akses masyarakat ke pasar dan anak-anak ke sekolah sudah baik,” tuturnya.
Ia menyebut perbaikan jalan ini sebagai penantian panjang warga.
“Jalan di Dusun Muntea sudah beberapa puluh tahun kita merdeka, baru satu kali dikerjakan, dan ini baru dikerjakan lagi,” ujarnya.
Pemprov Targetkan Konektivitas Lebih Merata di 2025
Dengan sejumlah intervensi strategis ini, Pemprov Sulsel menargetkan Selayar dapat semakin terhubung dan mampu memperkuat pusat-pusat ekonomi baru di wilayah kepulauan. Peningkatan konektivitas dinilai menjadi kunci pemerataan pembangunan dan pembukaan akses bagi sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan yang menjadi potensi utama daerah tersebut.
Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Selayar yang lebih maju dan berdaya saing.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut
Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021. Opini tertinggi dalam audit keuangan negara itu menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Makassar, Kamis (4/6/2026).
LHP tersebut diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.
“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman dalam penyampaian laporannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.
“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Raihan opini WTP tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login