Pemkot Makassar

BRI Perkuat Pemberdayaan Disabilitas, Wali Kota Makassar Berikan Apresiasi

Published

8 bulan ago

3 Desember 2025

KITASULSEL—MAKASSAR – Untuk ke sekian kalinya Bank BRI menunjukkankepeduliannya kepada pemberdayaan penyandang disabilitasdalam bentuk Program BRI Sahabat Disabilitas – Pelatihandan Pemagangan sebagai bentuk kontribusi BRI Peduli dalammenciptakan akses setara bagi penyandang disabilitas dalambentuk pelatihan administrasi dan kewirausahaan.

Program ini sejalan dengan komitmen Bank BRI sebagaiWorld-Class Sustainable Banking Group, dengan perkuatkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkanPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada aspekpekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mendukungAsta Cita Pemerintah dalam memperkuat pembangunansumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesetaraan gender, dan peran penyandang disabilitas dalam pembangunannasional
Wujud dari kegiatan ini diantaranya berupa pemberianpelatihan dan kesempatan magang bagi penyandangdisabilitas, yang bertujuan membekali peserta denganketerampilan administrasi serta pengetahuan kewirausahaan, sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi.

Program yang telah berjalan sejak 2021 ini telahmenjangkau wilayah Sumatra, Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, dan Kalimantan dengan total 280 peserta. Pada tahun 2025, program dilaksanakan di wilayah Sulawesi dengan target 90 peserta dengan mengangkat tema:”

BRIPeduli menghadirkan akses setara bagi sahabat disabilitasuntuk berkarya dan mandiri”, diharapkan dapat memberikanmanfaat bagi para penyandang disabilitas melalui:
– Akses pelatihan yang relevan dalam dunia administrasidan kewirausahaan.
– Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untukmempersiapkan peserta menuju dunia kerja maupunwirausaha.
– Peningkatan kemandirian dalam mengelola kehidupansehari-hari

Selain dalam rangka mendukung SDGs, event pada tahun ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari peringatanHari Disabilitas Internasional. Adapun kegiatan ini terlaksanadalam 2 tahap yaitu:
– Pelatihan administrasi dan kewirausahaan : 11 s/d 20November 2025
– Inagurasi dan Pelepasan Peserta Pelatihan dan Pemagangan Disabilitas : 21 November 2025 di Aula Syekh Yusuf BBVP Makassar.

Program ini merupakan Kolaborasi antara BRI Pedulimelalui PT. BRIdge, Yayasan Berdaya Menembus Batas (Menembus Batas), Balai Besar Pelatihan dan ProduktivitasMakassar, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Ketenagakerjaanmelalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, MunafriArifuddin, S.H menyampaikan apresiasi dan terima kasih ataspelaksanaan kegiatan ini, “Pemerintah Kota Makassar bersungguh-sungguh mendukung upaya peningkatankesejahteraaan dan kemandirian bagi seluruh wargamasyarakat termasuk didalamnnya penyandang disabilitas. Memberikan kesempatan kerja dan mendorong terciptanyalingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sebagai wujud Visi Kota Makassar yaitu “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan” ujar Munafri Arifuddin, S.H.

“Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa semualapisan masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat daripembangunana Kota Makassar dengan upaya menciptakankesempatan yang setara bagi semua warga, mengurangiketimpangan sosial dan mempromosikan partisipatif aktif dariberbagai kelompok dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota” imbuhnya lagi.

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

6 hari ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.