DISKOMINFO KAB SIDRAP

Tekan Stunting, Pemkab Sidrap Gelar Seminar Kolaboratif Bersama Unhas

Published

3 bulan ago

19 April 2026

Kitasulsel–SIDRAP Upaya menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus digencarkan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui seminar stunting yang digelar di Aula Saromase, Kompleks SKPD Sidrap, Ahad (19/4/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap dengan mahasiswa program doktor (S3) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang tengah melaksanakan bakti sosial di daerah tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, Ketua TP PKK Sidrap Hj. Haslindah Syaharuddin, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Andi Rieskha Rahmat, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Ishak Kenre, para kepala puskesmas, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Nurkanaah menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan sinergi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan isu serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Semua unsur, mulai dari desa, kelurahan hingga pemerintah daerah harus membuka hati dan mata untuk bergerak bersama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidrap,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peran aktif TP PKK dan Fakultas Kedokteran Unhas atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, seminar ini menjadi wujud nyata kepedulian dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, Nurkanaah berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Seminar ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan generasi Sidrap yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pemkab Sidrap Sosialisasikan Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik 2026, Dorong LPJ Lebih Akuntabel

Published

7 jam ago

20 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Sosialisasi Penyusunan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Bupati Sidrap, Senin (20/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik. Sosialisasi diikuti pengurus delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sidrap, yakni Partai NasDem, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, dan Perindo.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Andi Rahmat Saleh, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sidrap, Muhammad Arsul. Hadir sebagai narasumber Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Rini Rahmani, secara langsung, serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rio Perdana, yang mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya, Andi Rahmat Saleh mengapresiasi Kesbangpol Sidrap atas penyelenggaraan sosialisasi yang dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pengurus partai politik mengenai regulasi penggunaan bantuan keuangan serta tata cara penyusunan LPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, dana bantuan keuangan partai politik merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Dana bantuan keuangan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pembukuannya harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andi Rahmat.

Menurutnya, kualitas laporan pertanggungjawaban partai politik turut memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidrap.

“Jika LPJ partai politik disusun secara akuntabel, hal itu turut mendukung keberhasilan laporan keuangan daerah secara keseluruhan,” tambahnya.

Sekda juga menekankan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang tertib administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Sidrap selama 10 tahun berturut-turut, sejak 2016 hingga 2025.

“Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh partai politik untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sidrap, Muhammad Arsul, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 mengenai tata cara penghitungan, penganggaran, penyaluran, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Menurutnya, sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi seluruh pengurus partai politik agar mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan, tertib administrasi, dan tepat waktu.

“Sosialisasi ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh partai politik dalam mengelola bantuan keuangan negara secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidrap juga menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026 kepada perwakilan partai politik penerima bantuan sebagai bentuk komitmen mendukung pendidikan politik dan penguatan kelembagaan partai di daerah.