Kitasulsel–MAKASSAR — Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, memaparkan capaian signifikan pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan Kabupaten Sidrap dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, tersebut mengangkat tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026”.

Agenda strategis itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman. Hadir pula para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Satgas Pangan Polda Sulsel.

Dalam forum tersebut, Syaharuddin Alrif menyampaikan bahwa Kabupaten Sidrap berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dalam setahun terakhir. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Sidrap yang sebelumnya berada di angka 4 persen pada tahun 2024 melonjak tajam menjadi 7,7 persen pada tahun 2025.

Menurut Syaharuddin, peningkatan tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program peningkatan indeks pertanaman atau IP 300.

“Kami sampaikan bahwa di Kabupaten Sidrap, tahun 2024 pertumbuhan ekonominya hanya 4 persen. Tahun 2025 kami tingkatkan. Untuk pertanian ada namanya IP 300, makanya naik dari 400.000 ton menjadi 679.000 ton. Nilainya dari Rp2,2 triliun naik menjadi Rp4,6 triliun gabah kering panen,” ujar Syaharuddin di hadapan peserta rapat.

Ia menjelaskan, keberhasilan sektor pertanian menjadi fondasi utama dalam mendorong percepatan ekonomi daerah. Peningkatan produksi gabah tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Syaharuddin mengungkapkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut turut memengaruhi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sidrap. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sidrap mampu melakukan pengendalian inflasi secara efektif melalui berbagai intervensi pasar.

Menurutnya, angka inflasi di Sidrap sempat menyentuh 7 persen akibat pengaruh kenaikan harga emas dan pencabutan subsidi listrik. Namun, melalui langkah konkret pemerintah daerah, angka tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 3 persen pada April 2026.

“Kami fokus melakukan pengawasan distribusi, pemantauan harga, dan intervensi pasar secara langsung di masyarakat. Itu yang membuat inflasi bisa kembali terkendali,” jelasnya.

Selain memaparkan kondisi ekonomi, Syaharuddin juga menegaskan bahwa Kabupaten Sidrap saat ini menjadi salah satu daerah dengan stok pangan terbesar di Sulawesi Selatan, khususnya komoditas beras.

Ia menyebut, total produksi beras Sidrap mencapai sekitar 450.000 ton per tahun, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat lokal hanya berada di angka 35.000 ton. Dengan kondisi tersebut, Sidrap memiliki surplus besar yang siap menopang kebutuhan pangan daerah lain.

“Stok pangan yang ada di Sidrap tadi sampaikan bahwa stok tertinggi yang ada di Sulawesi Selatan ada di Sidrap. Semua gudang penuh, bahkan kami sudah bikin gudang sewa,” ungkapnya.

Kondisi surplus pangan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.

Tidak hanya beras, Syaharuddin juga menyoroti posisi strategis Sidrap sebagai salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia Timur. Ia menyebut produksi telur di Sidrap saat ini mencapai sekitar 5 juta butir per hari dan berpengaruh terhadap stabilitas harga di kawasan timur Indonesia.

Menurutnya, harga telur yang sebelumnya sempat melonjak hingga Rp52 ribu per rak kini berhasil ditekan dan stabil di kisaran Rp42 ribu hingga Rp44 ribu per rak.

“Sidrap ini penentu harga telur di Indonesia Timur. Alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil kembali,” katanya.

Sebagai langkah menjaga kestabilan harga, Pemerintah Kabupaten Sidrap terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu strategi utama TPID Sidrap dalam melakukan intervensi pasar dan memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Syaharuddin menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, distributor, Bulog, hingga aparat pengawasan pangan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dalam arahannya meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Bulog melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah.

Ia menekankan bahwa intervensi pasar harus diperluas hingga tingkat kelurahan dan desa, terutama terhadap delapan komoditas utama penyumbang inflasi.

“Intervensi harus dilakukan secara maksimal, terutama pada komoditas seperti minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, demi memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat jelang Iduladha,” tutur Fatmawati.

Senada dengan itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman memberikan apresiasi kepada para bupati dan wali kota atas langkah cepat yang telah dilakukan pasca-HLM Februari lalu.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dari tingkat produksi hingga distribusi ke masyarakat.

“Sinergi pemerintah daerah, Bulog, BI, dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat agar kestabilan harga tetap terjaga,” ujar Jufri.

Dalam rapat tersebut, Bupati Sidrap turut didampingi Kabag Perekonomian dan SDA Haris Alimin, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Akbar, serta Kabid Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Nurmayani.

Keberhasilan Sidrap dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tantangan inflasi nasional mendapat perhatian peserta forum. Kabupaten yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan itu kini dinilai semakin menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam menopang stabilitas pangan regional maupun nasional.