Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi Bahas Perluasan Program RISE Bersama Pemerintah Australia dan Monash University
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam (nature-based solutions) yang berkelanjutan.
Program RISE sendiri telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar sebagai kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.
Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam Program RISE tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Menurutnya, setiap intervensi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghasilkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.
Ia menambahkan, penggunaan infrastruktur hijau seperti constructed wetlands atau lahan basah buatan telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga di berbagai lokasi pelaksanaan program.
Keberhasilan Program RISE di Makassar mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan pada anak-anak.
Selain itu, Program RISE juga melibatkan berbagai lembaga penelitian dan mitra akademik untuk memantau dampak intervensi sanitasi secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat setiap program dapat diukur manfaat dan efektivitasnya secara ilmiah.
Capaian tersebut mengantarkan Kota Makassar masuk dalam lima besar dunia pada ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities yang diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.
Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan partisipasi warga.
Hingga saat ini, enam lokasi percontohan Program RISE telah selesai dibangun di Makassar, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara enam lokasi tambahan lainnya tengah dipersiapkan untuk pengembangan berikutnya.
Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin dan diharapkan menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.
Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman yang dimiliki Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Program RISE ke berbagai daerah lain.
Menurutnya, dibandingkan memulai program dari awal di wilayah baru yang memerlukan waktu panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman Makassar dapat menjadi referensi yang sangat berharga.
“Pengalaman Makassar memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat replikasi program ke daerah lain. Banyak proses yang sudah teruji dan dapat menjadi contoh,” kata Todd Dias.
Selain perluasan wilayah pelaksanaan, pertemuan juga membahas pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan dan perluasan Program RISE.
Menurut Fatmawati, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, dan pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan.
Selain mendukung penyediaan sanitasi yang layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai mampu memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim.
“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” ujar Fatmawati.
Ia mengungkapkan, masih banyak kawasan permukiman padat dan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai tantangan seperti karakteristik wilayah dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses penanganannya.
Karena itu, Fatmawati menilai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses perubahan menjadi salah satu keunggulan Program RISE.
Selain persoalan sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dalam pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi tantangan bersama yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.
“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar implementasinya dapat diperluas secara nasional.
Fatmawati juga berencana memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.
Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program RISE diharapkan mampu memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi Terima Tim BPS Sulsel, Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, BPS Sulsel memaparkan mekanisme pendataan, cakupan sensus, hingga berbagai tantangan yang dihadapi petugas selama proses pengumpulan data berlangsung.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyambut baik pelaksanaan agenda statistik nasional tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.
Ia menegaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Fatmawati mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas yang melakukan pendataan.
“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
“Hasil sensus ini akan menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Aryanto menjelaskan, pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, BPS juga terus memperkuat pemanfaatan berbagai sumber data pendukung serta data administratif pemerintah sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, petugas sensus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjangkau kawasan padat penduduk hingga memperoleh akses pendataan di sejumlah kompleks perumahan tertutup. Meski demikian, proses pendataan terus berjalan dengan dukungan ribuan petugas yang telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Aryanto menambahkan, setiap proses wawancara membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 menit karena kuesioner memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi secara lebih lengkap dan akurat.
Oleh karena itu, BPS mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka saat petugas sensus melakukan pendataan.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat informasi yang diberikan, semakin baik pula data yang dihasilkan untuk mendukung pembangunan ke depan,” tutup Aryanto.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login