Pendapatan Daerah Makassar Tembus 49 Persen, Bapenda Optimistis Target PAD 2026 Tercapai

Kitasulsel–MAKASSAR – Kinerja pendapatan Pemerintah Kota Makassar pada triwulan II Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat realisasi pendapatan daerah telah melampaui 49 persen dari target tahunan, bahkan mengalami surplus sekitar Rp130 miliar dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan tren positif tersebut menjadi sinyal bahwa pengelolaan pendapatan daerah berjalan sesuai rencana. Menurutnya, capaian hingga pertengahan tahun memberikan optimisme target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 dapat direalisasikan.

“Pendapatan di Bapenda sudah berada di atas 49 persen. Kalau melihat tren seperti ini, tentu perkembangannya sangat positif,” ujar Andi Asminullah, Jumat (7/8/2026).

Meski demikian, ia menjelaskan peningkatan pendapatan diperkirakan akan semakin signifikan memasuki triwulan IV. Hal itu disebabkan sejumlah jenis pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memiliki jadwal pembayaran yang jatuh tempo pada Oktober hingga akhir Desember.

Menurut Andi, momentum tersebut diproyeksikan menjadi penyumbang utama lonjakan realisasi pendapatan menjelang penutupan tahun anggaran.

Selain PBB, penyumbang terbesar PAD hingga saat ini masih berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jenis pajak ini mencakup berbagai sektor strategis seperti hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, hingga parkir sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap penerimaan daerah.

Di sisi lain, Bapenda mulai mengintensifkan penagihan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Kejaksaan guna memberikan pendampingan dalam proses penagihan agar berjalan sesuai ketentuan.

Dalam waktu dekat, tim gabungan dijadwalkan turun langsung menemui para wajib pajak yang masih menunggak. Prioritas penagihan akan difokuskan kepada sektor-sektor dengan nilai tunggakan terbesar, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan PBB.

Tak hanya mengejar penerimaan dari sektor pajak yang sudah berjalan, Bapenda juga menindaklanjuti berbagai masukan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan potensi PAD.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak reklame. Pemerintah Kota Makassar tengah menyusun konsep penataan reklame melalui kajian konsultan agar tata kelola reklame menjadi lebih tertib, estetis, sekaligus mampu meningkatkan nilai ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sebagai bagian dari penataan tersebut, Bapenda telah menghentikan penerbitan izin baru bagi reklame jenis bando yang melintang di jalan. Sementara reklame bando yang telah berdiri akan dibahas bersama para pelaku usaha untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

Andi Asminullah tetap optimistis target penerimaan pajak reklame pada 2026 dapat tercapai. Ia menjelaskan karakteristik pajak reklame berbeda dengan jenis pajak lainnya karena sebagian besar bersifat tahunan, sehingga realisasi penerimaannya umumnya meningkat signifikan menjelang akhir tahun.

Dengan tren penerimaan yang terus membaik, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu mempertahankan kinerja positif pendapatan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun 2026.