Menkes Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik Tahun Depan

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2027. Masyarakat pun diminta tidak mencemaskan kemungkinan perubahan besaran iuran tahun depan.

Budi mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apabila BPJS Kesehatan menghadapi persoalan keuangan, pemerintah pusat disebut siap memberikan dukungan.

“Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (Kesehatan). Teman-teman tidak usah khawatir, kalau BPJS defisit, pemerintah pusat pasti akan mendukung,” kata Budi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah rencana pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244,87 triliun dalam RAPBN 2027. Nilai tersebut setara sekitar 6 persen dari total belanja negara dan meningkat 1,7 persen dibandingkan outlook anggaran kesehatan 2026.

Dari total anggaran tersebut, Rp175,09 triliun direncanakan berasal dari Belanja Pemerintah Pusat. Anggaran itu mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp151,56 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp23,53 triliun.

Jutaan Peserta JKN Dapat Bantuan Iuran

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program prioritas sektor kesehatan melalui RAPBN 2027. Salah satunya adalah dukungan pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat.

Bantuan iuran JKN ditargetkan menjangkau 96,8 juta penduduk yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Selain itu, pemerintah menyiapkan kontribusi bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Selain perlindungan pembiayaan kesehatan, pemerintah juga menetapkan sejumlah target pelayanan kesehatan masyarakat pada 2027.

Salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis yang ditargetkan dapat diakses hingga 157,1 juta orang. Pemerintah juga menargetkan pelaksanaan skrining tuberkulosis terhadap 2,9 juta orang.

Di sektor fasilitas kesehatan, pemerintah merencanakan revitalisasi 14 rumah sakit daerah melalui skema single year serta pengadaan alat kesehatan untuk 10 rumah sakit daerah.

Perhatian pada Ibu dan Anak

Program kesehatan ibu dan anak juga menjadi bagian dari sasaran anggaran kesehatan 2027. Pemerintah menargetkan bantuan makanan bergizi bagi 3,4 juta ibu hamil, 2 juta ibu menyusui, dan 6,2 juta balita.

Selain itu, fasilitas dan pembinaan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ditargetkan menjangkau 93.800 keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun (baduta).

Pemerintah juga menargetkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di 22.800 lembaga.

Di sisi pengawasan keamanan produk kesehatan, pemerintah menargetkan pemeriksaan terhadap 2.248 sampel makanan serta 4.715 sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan.

Sementara untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai keamanan penggunaan obat, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans ditargetkan diberikan kepada 277 fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan berbagai alokasi tersebut, pemerintah menegaskan anggaran kesehatan 2027 diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan JKN, tetapi juga memperkuat layanan promotif, preventif, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.