Temui Prabowo di Hambalang, Bos Pertamina Laporkan Perkembangan B50 dan Persiapan Bioetanol

Kitasulsel–JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) sore.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah, khususnya perkembangan program mandatori energi terbarukan dan pembenahan tata kelola perusahaan milik negara.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet, Simon melaporkan perkembangan pelaksanaan program Biodiesel B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026.

Selain perkembangan B50, pembahasan juga mencakup kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapan mandatori bioetanol yang tengah disiapkan pemerintah.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

Prabowo Minta Struktur BUMN Dirampingkan

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memberikan arahan terkait efisiensi struktur perusahaan pelat merah.

Presiden meminta agar lapisan birokrasi serta rantai perusahaan yang dinilai terlalu panjang di lingkungan Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya dikurangi.

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

B50 Jadi Bagian Strategi Ketahanan Energi

Pemerintah sebelumnya menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia agar tidak sekadar menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguasaan teknologi dan pembangunan industri nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi.

Program biodiesel sendiri telah diterapkan secara bertahap selama hampir dua dekade. Kebijakan tersebut dimulai dari campuran B2,5 pada 2008 dan terus meningkat menjadi B10 pada 2013, B15 pada 2015, B20 pada 2018, B30 pada 2020, B35 pada 2023, hingga B40 pada 2025.

Kini pemerintah meningkatkan pemanfaatan campuran biodiesel menjadi B50 atau biodiesel dengan kandungan 50 persen bahan bakar berbasis minyak sawit.

Pelaksanaan program tersebut didukung berbagai langkah, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas industri, standar mutu, infrastruktur distribusi hingga pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah menilai implementasi B50 memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor.

Di sisi lain, program tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan nilai tambah komoditas sawit, penguatan industri nasional, peningkatan kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dengan penguatan B50 dan persiapan mandatori bioetanol, pemerintah ingin memastikan sumber energi domestik semakin berperan dalam menopang kebutuhan energi nasional.