Lestari Moerdijat: Kesetaraan Perempuan Merupakan Agenda Peradaban Bangsa

Kitasulsel–JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan tidak boleh dipandang sebagai isu sektoral semata. Menurutnya, agenda tersebut merupakan bagian dari upaya membangun peradaban bangsa yang lebih baik dan harus diperjuangkan secara bersama-sama.

Lestari menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi mengenai isu perempuan yang digelar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Lestari, Indonesia memang telah mencatat sejumlah kemajuan dalam upaya meningkatkan peran perempuan. Namun, berbagai hambatan struktural maupun kultural masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

Ia mengibaratkan hambatan tersebut sebagai “tembok kaca”, yakni batas yang tidak selalu terlihat tetapi dapat menghambat perempuan untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.

“Bicara tentang perempuan dan memosisikan perempuan dengan setara, sejatinya kita sedang membangun peradaban bangsa yang lebih baik di masa depan,” kata Lestari.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen Masih Rendah

Lestari mengatakan ketimpangan kesempatan bagi perempuan masih dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya keterwakilan perempuan dalam politik.

Meskipun terdapat kebijakan afirmasi yang mendorong keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif, komposisi perempuan di DPR RI saat ini disebut baru mencapai sekitar 21,9 persen.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan afirmasi belum otomatis mampu mendorong keterwakilan perempuan secara optimal di lembaga legislatif.

Lestari juga mengungkapkan bahwa partai politik masih menghadapi tantangan dalam mencari kader perempuan yang siap terjun ke dunia politik.

Persoalan tersebut, kata dia, tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan perempuan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi faktor yang sangat menentukan.

“Sulit sekali mencari perempuan yang siap. Ada yang bersedia, tapi belum bisa diterima oleh lingkungan. Suaminya siap, keluarganya tidak memberikan izin,” ujarnya.

Kesenjangan di Dunia Kerja

Selain bidang politik, Lestari menyoroti masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam sektor ketenagakerjaan.

Ia menyebut tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di kisaran 55 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai sekitar 84 persen.

Kondisi lainnya terlihat dari tingginya jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal. Sekitar 61 persen perempuan disebut masih berada di sektor tersebut yang umumnya memiliki perlindungan kerja dan jaminan sosial lebih terbatas.

Perempuan juga masih menghadapi persoalan kesenjangan upah. Dalam sejumlah pekerjaan dengan posisi yang sama, perempuan disebut masih memperoleh upah lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Menurut Lestari, berbagai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesetaraan perempuan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan kapasitas individu.

Ia menilai persoalan yang lebih mendasar terletak pada struktur sosial yang belum sepenuhnya adil serta budaya patriarki yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dorong Isu Perempuan Jadi Gerakan Kebangsaan

Lestari menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan bangsa.

Karena itu, ia mendorong perubahan cara pandang dalam melihat isu perempuan. Upaya pemberdayaan perempuan tidak boleh hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif atau sekadar mengejar angka keterwakilan.

Menurutnya, seluruh elemen bangsa perlu terlibat dalam menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan setara bagi perempuan, termasuk partai politik sebagai salah satu institusi penting dalam proses demokrasi.

Ia mengajak partai politik tidak sekadar memenuhi kuota keterwakilan perempuan, tetapi juga membangun sistem kaderisasi yang mampu melahirkan lebih banyak perempuan yang memiliki kapasitas dan kesiapan untuk memimpin.

“Isu perempuan harus menjadi sebuah gerakan kebangsaan, bukan sekadar formalitas pemenuhan kuota,” tegasnya.

Lestari berharap penguatan peran perempuan dapat terus dilakukan secara konsisten melalui kebijakan, pendidikan, dunia kerja, politik serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Menurutnya, ketika perempuan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan berkontribusi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Dengan demikian, perjuangan kesetaraan perempuan dinilai bukan sekadar agenda kelompok tertentu, melainkan bagian penting dari pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.