Wakili Kadiskominfo Sulsel, Kabid Statistik Paparkan Peranan Walidata Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Published

2 tahun ago

28 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Fitra menjadi narasumber dalam Pembinaan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Kota Parepare, di Novotel Hotel, Makassar, Sabtu 27 Mei 2023.

Dalam kegiatan tersebut, Fitra yang mewakili Kepala Diskominfo-SP Sulsel, memaparkan terkait Peranan Walidata Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, kepada para peserta pembinaan statistik sektoral.

Fitra menjelaskan tujuan Satu Data Indonesia, yakni, Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data.

“Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah,” jelasnya.

Tujuan selanjutnya, lanjut Fitra, Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data
, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekaitan dengan hal tersebut, Fitra juga menyampaikan program yang digagas Kepala Diskominfo-SP Sulsel Andi Winarno Eka Putra, yakni Program Om Andalan.

Program ini, kata Fitra, bertujuan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

“Om Andalan juga mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis data,” tegasnya.

Fitra juga berharap adanya dukungan dan komitmen dari OPD Lingkup Pemprov Sulsel dan juga OPD lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota selaku produsen data untuk menghadirkan data yang akurat dalam mendukung pembangunan daerah, melalui database statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi. (*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

53 menit ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)