Legislator Rachmat Taqwa Quraisy Ditunjuk Plt Ketua BPP Kompak Sulsel

Published

3 tahun ago

16 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Anggota DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Badan pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Organisasi Masyarakat Pangkep (Kompak) Sulsel.

Legislator muda PPP ini lantaran
diberi tugas untuk segera melaksanakan Musyawarah wilayah (Musywil) pada bulan Januari 2023.

“Sebuah kesyukuran saya diberi amanah dan dipercaya menjadi Plt Ketua BPP Kompak Sulsel. Kebetulan juga saya bagian dari keluarga besar Pangkep karena orang tua saya asalnya dari sana,” RTQ, Senin (16/1/2023).

RTQ mengaku akan segera membentuk kepanitiaan untuk segera melaksanakan musyawarah wilayah untuk mendefinitifkan
siapa yang menjadi Ketua yang akan memimpin BPP kompak Sulsel lima tahun kedepan.

“Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menyusun kepanitiaan untuk segera menggelar Musywil,” paparnya.

Sementara, Sekjen BPP Kompak, Munir Mangkana mengungkapan, penunjukan RTQ sebagai pelaksana tugas lantaran pihaknya menilai sosoknya mampu membawa pembaharuan masyarakat Pankep yang ada diperantauan. Terkhusus di Makassar dan Sulsel pada umumnya.

“Pak RTQ ini orang tuanya dulunya
pengurus pusat BPP Kompak. Orang tuanya juga banyak mengabdikan diri di kerukuran masyarakat Pangkep.

Inilah yang melatar belakangi kami sehingga menunjuk rtq sebagai Plt,” kata Munir Mangkana.

Munir berharap, amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Itu untuk segera melaksanakan musyawarah wilayah.

“Insya Allah, kita berharap 26 Maret mendatang sudah terlaksana. Rencananya kita akan gelar di Kota Makassar dan akan dihadiri pengurus pusat BPP Kompak serta masyarakat Pangkep yang berdomisili di Kota Makassar,” ungkapnya.

Terkait peluang RTQ maju di Musywil. Mantan Legislator Makassar ini mengatakan, besar kemungkinan juga akan maju sebab musywil yang pertama ini untuk memilih ketua BPP kompak Sulsel. “Kemungkinan besar pak RTQ juga akan maju di musywil,” tukasnya. (*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Tinjau Desa Belawae, Tegaskan Pemerataan Pembangunan dan Alokasi Rp10 Miliar untuk Infrastruktur 2026

Published

5 menit ago

30 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Upaya pemerataan pembangunan di wilayah terpencil kembali menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pitu Riase, tepatnya di Desa Belawae, Ahad (30/11/2025), dalam rangkaian Program Bermalam di Desa.

Kehadiran Syaharuddin disambut antusias oleh masyarakat setempat. Sejumlah pejabat turut hadir mendampingi, antara lain para asisten dan staf ahli, kepala OPD, Forkompincam Pitu Riase, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai unsur undangan.

Dalam sambutannya, Syaharuddin menegaskan bahwa kunjungan langsung ke desa-desa merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan merata, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Program ini kami lakukan untuk berdialog langsung dengan masyarakat, mendengar aspirasi, sekaligus melihat kondisi lapangan secara nyata,” ujar Bupati.

Syaharuddin kemudian memaparkan capaian program pemerintah daerah yang sudah berjalan, termasuk pengadaan mobil ambulans untuk Puskesmas Belawae dan rintisan jalan penghubung dari Desa Compong menuju Desa Dengeng-dengeng yang kini sudah dapat dilalui.

Menanggapi berbagai masukan masyarakat, Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran khusus untuk peningkatan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.

“Untuk tahun 2026, kami akan memberikan bantuan perbaikan jalan aspal untuk tiga desa sebesar Rp10 miliar sepanjang lima kilometer,” tegasnya.

Kegiatan di Desa Belawae juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan rumah ibadah untuk tiga desa dan penyerahan simbolis bantuan sosial kepada warga. Acara kemudian ditutup dengan sesi diskusi yang memberi kesempatan kepada masyarakat menyampaikan saran dan masukan secara langsung.

Melalui Program Bermalam di Desa, Pemkab Sidrap menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan setiap wilayah — termasuk desa terpencil — memperoleh akses infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata di seluruh pelosok kabupaten.