Kodim 1420 Gelar Olah Raga Bersama Dengan Forkopimda Sidrap

Published

3 tahun ago

27 Januari 2023

Kitasulse, Sidrap – Komando Distrik Militer (Kodim) 1420 Sidrap menggelar kegiatan olah raga bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidrap.

Kegiatan yang digelar tersebut berlangsung di Lapangan Apel Makodim 1420 Sidrap Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Jum’at (27/01/2023) pagi.

Saat ditemui, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I.Pol mengatakan hari ini kami menggelar kegiatan olah bersama dengan forkopimda guna meningkatkan dan mempererat soliditas dan kebersamaan antar instansi

“Selain itu, juga menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dalam menjalan tugas pokok diwilayah Kabupaten Sidrap,”Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I.Pol tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini

“Karena selain mempererat sinergitas, kegiatan ini juga bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap,”Pungkas Dandim.

Selain itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Sidrap, DR.Ns.H.Basra,S.,Kep.,M.Kes dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dalam rangka menjaga sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan bersama Instansi lainnya dalam menghadapi tahun politik 2024

“Oleh karenanya itu, kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap sangat mensuport kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 1420 Sidrap”Terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat dihadiri juga oleh Wakapolres Sidrap, Kompol M.Akib, Kasi Intel Kajari Sidrap, Aditiyo Ismutomo, SH, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm Ari Widiarto, Ketuap Persit KCK Cab XLIV Dim 1420, Personel Polres Sidrap, Personel Kajari Sidrap, Personel Militer dan PNS Kodim 1420 Sidrap serta Persit KCK Cab XLIV Dim 1420.(win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

18 jam ago

12 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.