Nasdem Yakin Mempertahankan Kursi Ketua DPRD Makassar

Published

3 tahun ago

7 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Makassar yakni mampu mempertahankan kursi Ketua DPRD Kota Makassar atau tetap menjadi pemenang pemilu legislatif di tingkat Kota Makassar pada pemilu serentak tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar yang juga Sekretaris Nasdem Makassar, Ari Ashari Ilham.

Dari informasi yang beredar, Selasa (7/2/2023), pria kelahiran Makassar 25 September 1985 ini, menegaskan bahwa Partai Nasdem Makassar akan tetap mempertahankan kemenangan pada Pileg mendatang.

Apalagi, sebelum musim politik, Nasdem telah lama melakukan kerja-kerja sosial.

Sebelumnya, Sekretaris PPP Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) mengatakan partainya berambisi menggeser Partai Nasdem dari kursi Ketua DPRD Makassar pada Pileg 2024.

Tak tanggung-tanggung, PPP Makassar pun menargetkan akan meraih 7 kursi pada Pileg 2024.

Rahmat Taqwa Quraisy sangat yakin jika PPP akan merebut kursi DPRD Makassar, sebab dalam dua periode terakhir PPP berhasil meraih lima kursi.

“Saya rasa PPP juga tidak bisa dikesampingkan mengingat usia dan kemudian sudah dua periode ini mengisi satu fraksi lima kursi,” ujarnya.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

6 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.