Camat Tallo Gerak Cepat Pantau Titik Genangan-Banjir di Wilayahnya

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Mengakibatkan terjadinya genangan banjir hampir terjadi di seluruh wilayah Kota Makassar. Tak terkecuali di Kecamatan Talllo.

Merespon hal itu Camat Tallo, Alamsyah Sahabuddin, gerak cepat untuk turun langsung ke lapangan memantau situasi dan kondisi wilayahnya.

Camat Alamsyah mengunjungi titik pertama di Jalan Ade Irma Nasution Kelurahan Ujung Pandang Baru dan ijut membantu warga menyingkirkan batang pohon yang hanyut di badan jalan.

Camat Tallo,menghimbau kepada seluruh warga kecamatan Tallo untuk tetap berhati-hati. Tetap ki siaga mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi diluar dugaan.

“Jagai anak ta, jagai keluargata dan jaga keselamatan ta semua. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak diluar, sebaiknya tinggal saja di rumah,” ujar Ancha.

Alamsyah juga menginstruksikan kepada seluruh lurah, Pj Ketua RT dan RW se-Kecamatan Tallo unyuk memantau wilayahnya masing-masing.

“Segera berkoordinasi dengan instansi terkait jika ada sesuatu yang terjadi seperti pohon tumbang dan lain-lain sebagainya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menginstruksikan seluruh jajarannya mulai dari Lurah, Camat dan OPD tetap siaga memantau wilayahnya masing-masing.

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

1 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.