Kemnaker Siapkan Rp4,2 Triliun untuk Magang Nasional 2026, Sasar 150 Ribu Lulusan Baru

Kitasulsel–BANDUNG — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan anggaran Rp4,2 triliun untuk menjalankan Program Magang Nasional 2026. Program tersebut ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta dengan masa magang selama enam bulan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan lulusan baru sebelum memasuki dunia kerja.

Hal itu disampaikan Yassierli saat menghadiri Peresmian Dirgantara Indonesia Training Center di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Sabtu (29/8/2026).

“Tahun ini kita dapat 150 ribu (kuota peserta) anggaran dari pemerintah, Rp4,2 triliun. Ini tidak main-main,” kata Yassierli.

Menurutnya, peserta magang akan mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja selama enam bulan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu lulusan baru memahami kebutuhan industri sekaligus meningkatkan keterampilan praktis.

“Ini serius ingin bagaimana lulusan fresh graduate kita kemudian enam bulan mereka mendapatkan exposure terkait dengan dunia kerja,” ujarnya.

63 Persen Perusahaan Kesulitan Cari Tenaga Terampil

Yassierli menilai program magang semakin penting karena masih terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 63 persen perusahaan mengaku mengalami kesulitan memperoleh pekerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan.

“63 persen perusahaan mengatakan mereka kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan skill yang dibutuhkan. Ini menjadi tantangan,” tuturnya.

Di sisi lain, perubahan teknologi juga membuat kebutuhan kompetensi tenaga kerja bergerak semakin cepat. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan teknologi baru diperkirakan turut mengubah banyak jenis pekerjaan.

Yassierli menyebut riset secara umum memperkirakan sekitar 50 persen pekerjaan akan mengalami perubahan dalam 10 tahun mendatang.

“50 persen pekerjaan itu akan berubah dalam 10 tahun. Ini research in overall. 50 persen apa yang terjadi di tempat kerja itu akan berganti karena banyak macam, perkembangan AI, automation, technology, dan seterusnya,” katanya.

Tekankan Konsep Skill First

Menghadapi perubahan tersebut, Yassierli menilai dunia kerja ke depan tidak cukup hanya melihat latar belakang pendidikan atau ijazah seseorang.

Ia mendorong penerapan konsep skill first, yakni menempatkan kemampuan dan keterampilan praktis sebagai salah satu faktor utama dalam menilai calon tenaga kerja.

“Skill, not school. Orang nggak peduli Anda itu kuliahnya di mana. Bahkan Anda sampai degree apa. Yang penting Anda bisa apa, dan Anda sudah pernah melakukan apa. What is your portfolio? Ini yang penting,” ujarnya.

Pemerintah juga mendorong agar kompetensi tenaga kerja tidak hanya dibuktikan melalui pengalaman, tetapi diperkuat dengan sertifikasi dan pengakuan kompetensi.

Yassierli menyebut tiga unsur penting yang perlu diperkuat, yakni skill, certification, dan recognition.

Menurut dia, Indonesia juga tengah mengarahkan sistem sertifikasi tenaga kerja agar kompetensi pekerja nasional dapat memperoleh pengakuan yang lebih luas hingga tingkat global.

“Kita sudah mulai mengarahkan SDM Indonesia itu mereka tidak hanya memiliki sertifikasi dari BNSP yang nasional, tapi kita mengarah kepada global recognition,” ucapnya.

Pelatihan Vokasi Sasar 300 Ribu Peserta

Selain Program Magang Nasional, Kemnaker menyiapkan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar 300 ribu peserta. Program ini didukung anggaran sekitar Rp1,8 triliun.

Pelatihan tersebut diarahkan terutama bagi lulusan SMK dan mencakup berbagai keterampilan yang dibutuhkan industri, mulai dari ahli bubut, pengelasan atau welder, instrumentasi hingga elektronika praktis.

Durasi pelatihan diproyeksikan berlangsung sekitar satu hingga dua bulan.

Kemnaker juga mendorong pengembangan Center of Excellence melalui kolaborasi antara balai latihan kerja dengan perusahaan. Skema tersebut diharapkan membuat materi pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan nyata di dunia industri.

“Kalau kita bisa buat Center of Excellence, lokasinya hibrida antara balai latihan kerja Kemnaker dengan perusahaan, maka kita akan menemukan rumusan yang pas kebutuhan industri seperti apa,” kata Yassierli.

Ia menegaskan program magang dan pelatihan vokasi tidak boleh hanya mengejar jumlah peserta. Lebih dari itu, program harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar memiliki kompetensi dan siap menghadapi kebutuhan industri.

“Future skills, ini sesuatu yang menjadi tantangan besar kita ke depan,” pungkasnya.