Kapolres Sidrap Launching Kartu Tanda Anggota Dalam Bentuk Brizzi Bri

Published

3 tahun ago

17 Maret 2023

Kitasulsel,Sidrap — Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah, S.I.K Launching Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital yang di modifikasi dalam bentuk Kartu Brizzi BRI di Ruangan Vicon Mapolres Sidrap. Jumat (19/03/2023)

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Sidrap menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan cabang BRI yang telah melaksanakan kolaborasi dan sinergitas karena telah melaksanakan Program ini.

“Launching Kartu Tanda Anggota Brizzi yang dikeluarkan Bank Bri ini sebagai bentuk inovasi di tengah era digital yang semakin maju dan kompetitif”, Ujar Kapolres Sidrap.

Kapolres Sidrap lebih lanjut menyampikan bahwa, KTA Brizzi ini di luncurkan untuk mempermudah personel melakukan pembayaran elektronik di beberapa alat transaksi misalnya pembayaran akses tol, minimarket dan merchant.

Sementara, Pimpinan Cabang BRI Sidrap Zakariah mengucapkan terima kasih atas jalinan kerja sama selama ini antara Polres Sidrap dengan Bank BRI Cabang Sidrap.

“Kami dari Bank BRI berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk bekerjasama dalam peluncuran Kartu Tanda Anggota Polres Sidrap menggunakan BRI BRIZZI. Yang nantinya KTA dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran non tunai atau cashless,” Terangnya.(win)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

8 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.