Danny Pomanto: Dojo Kejari Perkuat Atlet Karate Makassar

Published

2 tahun ago

7 September 2023

Kitasulsel—Makassar—Dojo Kejari Makassar resmi terbentuk. Tujuannya, untuk menciptakan generasi yang unggul dan berprestasi di bidang olahraga karate.

Peresmian Dojo Kejari Makassar dihadiri oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Aula Kejari Makassar Jalan Amanagappa, Rabu (6/09/2023).

Turut mendampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Andi Pattiware dan Ketua KONI Kota Makassar Ahmad Susanto.

Danny Pomanto mengungkapkan hadirnya Dojo Kejari Makassar mampu melahirkan sekaligus memperkuat atlet karate di Kota Makassar.

“Saya sangat bahagia, apalagi bu kejari aktif terhadap pembinaan anak usia dini. Jadi anak-anak kita semua berprestasi,” kata Danny Pomanto.

Dalam rangka mendukung perkembangan cabang olahraga karate di Kota Makassar perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Sehingga dibutuhkan kolaborasi Pemkot Makassar dengan Persatuan Olahraga Karate Indonesia (Porki).

“Porki dan Pemkot Makassar harus segera mewujudkan sarpras yang cukup memadai bagi seluruh perguruan karate di Kota Makassar,” tuturnya.

Kepala Kejari Makassar Andi Sundari mengatakan Dojo Kejari dibentuk sebagai wadah untuk menghasilkan atlet karate yang berprestasi.

“Dengan adanya Dojo Kejari Makassar ini semakin banyak anak-anak kita yang berprestasi sehingga bisa menyumbangkan banyak emas di berbagai kejuaraan nasional,” tutupnya.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

4 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.