Provinsi Sulawesi Selatan
Diskominfo Sulsel Terima Kunjungan Studi Tiru Prokopim Setkab Kutai Timur
Kitasulsel–Makassar Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan, Fitra menerima kunjungan studi tiru Prokopim Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, di Ruang Kerjanya, Senin (28/10/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi sekaligus berbagi pengetahuan terkait tata kelola kehumasan di lingkungan pemerintah.
Di temui selepas kunjungan, pimpinan rombongan Tim Prokopim Setkab Kutai Timur, Adi Sagaria, menyampaikan bahwa maksud dari kunjungannya tersebut untuk melihat cara-cara kerja Humas Pemprov Sulsel dalam melayani pimpinan, serta pengelolaan website dan sosial medianya.
“Kami di sana itu sehari-hari bekerja meliput kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian dibuatkan berita ataupun dibuat untuk media sosial. Itu kami perlu belajar ke sini, karena kami tahu bahwa Humas Provinsi Sulawesi Selatan ini pastilah sudah paling memahami tentang tupoksi, termasuk bagaimana mengawal pimpinan di dalam melaksanakan tugas sehari-harinya,” kata Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan itu.
Pihaknya juga mengapresiasi sambutan hangat dari pihak Diskominfo SP Sulsel dan berharap ilmu yang didapatkan selama kunjungan tersebut dapat diterapkan di lingkungan Pemkab Kutai Timur untuk mengoptimalkan fungsi kehumasan dalam mengawal pimpinan.
Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Diskominfo SP Sulsel, Fitra, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua instansi untuk saling bertukar wawasan dan pengalaman.
“Kami di Pemprov Sulsel sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan menerima masukan. Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kedua pihak untuk sama-sama meningkatkan fungsi-fungsi kehumasan di lingkungan kerja,” ujar Fitra. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Tegaskan Proyek Irigasi di Bulukumba Bukan Kewenangan Provinsi
Kitasulsel–MAKASSAR – Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proyek pembangunan irigasi di Lingkungan Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya pemberitaan salah satu media daring yang menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel. Dalam laporan itu, proyek irigasi di Ballasaraja disebut sebagai proyek provinsi yang mengalami kerusakan sebelum dimanfaatkan oleh petani.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulsel, Misnayanti, menegaskan informasi tersebut tidak tepat.
“Kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Misnayanti, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan irigasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Proyek itu berkaitan dengan program optimalisasi lahan (Oplah) yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Tahap II dan dilaksanakan melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
Menurutnya, dalam skema tersebut pelaksanaan teknis berada pada pemerintah pusat melalui BBWS serta pemerintah kabupaten sesuai pembagian kewenangan yang berlaku.
Pemprov Sulsel menilai pelurusan informasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman publik terkait pembagian tanggung jawab pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan tetap berkomitmen mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya melalui sinergi lintas pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Salim Basmin, mengimbau insan pers untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbuka terhadap saran, masukan, maupun kritik yang konstruktif. Namun, penyampaian informasi kepada publik perlu dilakukan secara faktual dan terverifikasi,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima serta menyebarluaskan informasi, dengan memastikan kebenaran sumber berita guna mencegah kesalahpahaman di ruang publik.
Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login