Pemkot Makassar

Pj Sekda Makassar Sambut Hangat Kunjungan Kerja Pemkab Bolaang Mongondow

Published

1 tahun ago

29 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menyambut hangat kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar pada Selasa, (29/10/2024).

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Ramlah Mokodongan yang membawa 30 orang yang terdiri dari jajaran kepala OPD.

Dalam kesempatan ini, Ramlah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas sambutan hangat yang diberikan.

“Kami berterima kasih kepada Pemkot Makassar atas penerimaan yang begitu ramah dan terbuka, serta kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman,” ujarnya.

Ramlah memperkenalkan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa.

“Kabupaten Bolaang Mongondow dikenal sebagai daerah agraris yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Secara geografis, kabupaten ini memiliki lanskap yang beragam,” jelasnya.

Ramlah menyampaikan tujuan utama kunjungan mereka ke Kota Makassar adalah untuk menimba ilmu dan belajar dari berbagai inovasi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Makassar telah berhasil menunjukkan berbagai terobosan di bidang pelayanan publik baik dan layak dijadikan contoh. Kami ingin belajar, menimba ilmu dari Pemkot Makassar,” ujarnya.

Ramlah menambahkan kunjungan ini juga merupakan momen penting untuk saling berbagi informasi dan ide-ide dalam peningkatan kualitas pemerintahan.

Selain itu, pihaknya berharap dapat memperoleh dukungan serta saran yang bermanfaat dari para jajaran OPD Pemkot Makassar. Ia meyakini bahwa masukan-masukan positif tersebut akan memberikan perspektif baru.

“Memberikan dukungan, saran, dan kiat-kiat positif sangat berarti bagi kami untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.

Ramlah berkomitmen mengimplementasikan berbagai strategi yang dipelajari selama kunjungan ini ke Pemkab Bolaang Mongondow dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah memilih Kota Makassar sebagai lokasi kunjungan kerja.

“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat atas kunjungan ini dan berharap dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,” katanya.

Irwan juga memperkenalkan berbagai program dan branding yang telah menjadi identitas Kota Makassar, seperti Sombere and Smart City, Waterfront City dan Kota Makan Enak.

“Berkunjung di Kota Makassar tidak cukup hanya 3 hari, apalagi Makassar memiliki kekayaan kuliner lezat yang tersedia 24 jam. Saya harap teman-teman Kabupaten Bolaang Mongondow menikmati kota ini,” jelasnya.

Irwan juga menjelaskan program unggulan Pemerintah Kota Makassar, yaitu Lorong Wisata. “Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lorong-lorong di wilayah Makassar agar memiliki nilai tambah, baik sebagai tempat wisata lokal maupun sebagai pusat kegiatan ekonomi warga,” jelasnya.

Dalam kunjungan ini, jajaran Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan berbagai inovasi yang dilakukan dalam pelayanan publik dan pendapatan asli daerah.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Pemerintah Kota Makassar mengenai strategi dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan daerah. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

12 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.