Provinsi Sulawesi Barat
Gerakan Pangan Murah, Pj Gubernur Bahtiar: Ini Cara Kita Mengatasi Masalah di Hilir
Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar di Taman Karema, Kabupaten Mamuju, Senin 3 Februari 2025.
Hadir juga Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya Ramlan, Kepala BI Sulbar, perwakilan Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Pemkab Mamuju.
Salah satu warga Abdul Razak mengatakan pelaksanaan GPM atau pasar murah ini sangat membantu warga, apalagi jika harga pangan mengalami kenaikan.
“Ini sangat membantu sekali masyarakat dan sangat bagus, karena kita bisa membeli dengan harga murah,” kata Razak.
Ia menambahkan komoditas yang dijual di GPM ini dibawah harga di pasar, dirinya berharap terus berlanjut terus menerus.
“Sangat positif sekali, kalau bisa di bulan puasa juga dilaksanakan GPM agar bisa meringankan beban kebutuhan masyarakat,” harapnya.
Sedangkan, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengungkapkan terimakasih atas pelaksanaan GPM yang dilakukan Dinas Ketapang Sulbar, apalagi dikunjungi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulbar.
“Kita memang alokasikan APBD untuk melaksanakan GPM dan operasi pasar. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan stabilisasi harga pangan,” ucap Bahtiar.
GPM ini cara mengatasinya dimulai dari hilir, tetap langkahnya mengatasi hulu masalahnya. Salah satu contoh cabe jika harganya tinggi, maka pemerintah membelinya di daerah penghasil dan dijual murah ke masyarakat.
“Itulah esensi pangan murah, tapi ini hanya mengatasi sementara. Namun jika ingin mengatasi secara permanen penyebabnya diselesaikan misalnya jumlah pohon cabenya yang ditambah, tadi harga stabil di pasar maka GPM jangan sering dilakukan,” tandasnya.(*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login