Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar dan Direktur PIP Makassar Bertemu, Bahas Pemanfaatan Lahan di Untia
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya memastikan tata kelola aset daerah berjalan optimal dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan bersama.
Hal ini terlihat dalam audiensi yang dilakukan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Rudy Susanto, dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Rabu (19/3/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum untuk membahas lahan yang dimiliki oleh Pemkot Makassar dan PIP yang berada di kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya.
Dalam pertemuan tersebut, PIP Makassar menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Pemkot dalam pemanfaatan lahan yang ada.
Sebagai institusi pendidikan pelayaran, PIP memiliki kebutuhan infrastruktur yang mendukung pengembangan akademik dan pelatihan bagi tarunanya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga memiliki rencana besar untuk kawasan tersebut, termasuk pembangunan stadion yang akan menjadi salah satu fasilitas pendukung olahraga dan kebugaran warga.
Dengan adanya kepentingan bersama ini, diperlukan pembahasan lebih lanjut agar kedua pihak dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing tanpa menghambat perencanaan yang telah disusun.
“Kunjungan ini untuk bersinergi saja, karena kan akan dibangun stadion di sana,” ujar Direktur PIP Makassar, Rudy.
Sementara itu, Pemkot Makassar menegaskan bahwa aspek perencanaan dan pemanfaatan lahan harus selaras dengan visi pembangunan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Munafri berujar, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa setiap aset yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Oleh karena itu, diskusi dengan PIP Makassar menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pendidikan, fasilitas olahraga, serta kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah dan institusi pendidikan diyakini akan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak.
“Soal PIP, itu kan kita sama mereka ada pinjam pakai lahan, nah mereka mau mungkin juga ada pengembangan di daerah situ sehingga mau memastikan bahwa lahan itu bisa mereka pakai,” kata Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa perencanaan pembangunan di kawasan Untia tetap berjalan sesuai dengan target dan visi kota.
Dengan adanya bangunan yang sudah berdiri di lahan milik Pemkot, perlu ada kesepakatan yang jelas terkait pengelolaannya.
Oleh karena itu, kata Munafri, koordinasi yang baik dengan PIP Makassar menjadi langkah strategis agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan harmonis.
“Kan ada memang lahannya kita yang sudah ada bangunannya, kita juga memastikan bahwa kita punya perencanaan di situ jadi kita harus duduk sama-sama mengakomodir kepentingan kita sama-sama,” jelas Munafri. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login