Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Raih WTP Empat Kali Berturut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ini merupakan kali keempat secara berturut-turut Pemprov Sulsel mendapatkan opini tertinggi dalam audit keuangan negara. Bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Predikat ini setelah sebelumnya diraih sejak 2021.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Rabu, 28 Mei 2025.
LHP diterima oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi.
“Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Dede Sukarjo.
“Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi langkah konsisten Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. “Opini WTP ini bukan hanya soal angka, tapi juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas opini WTP ini serta apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI telah melaksanakan tugas konstitusionalnya.
“Dengan penuh rasa syukur kami menerima hasil pemeriksaan ini. Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Fatmawati.
Meski kembali meraih WTP, Fatmawati menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Bahwa tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel harus menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan.
“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan raihan tahun ini, Sulawesi Selatan sukses mempertahankan predikat WTP secara konsisten sejak 2021. Hal ini menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan good governance dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Award 2025. Tak hanya Pemprov, Kabupaten Maros juga ikut masuk nominasi.
Ajang bergengsi yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjadi bentuk apresiasi kepada daerah yang dinilai berhasil meningkatkan akses layanan keuangan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Penghargaan ini sekaligus mendorong kompetisi sehat antar daerah dalam mengembangkan program inklusi keuangan yang merata hingga ke pelosok desa.
Dalam rangka persiapan menghadapi TPKAD Award 2025, OJK Sulselbar melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 3 Juni 2025.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel, membahas tahapan asesmen oleh tim penilai dari OJK pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya.
“Kita akan mewakili bapak Gubernur untuk memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh dalam memperluas akses keuangan daerah,” ujar Jufri Rahman.
Pemprov Sulsel kata dia, telah menjalankan berbagai program percepatan akses keuangan, di antaranya penguatan ekonomi lokal berbasis sektor prioritas seperti pertanian, fasilitasi akses pembiayaan untuk pelaku UMKM, serta pembangunan ekosistem keuangan inklusif hingga ke wilayah pedesaan.
Sebagai catatan, Sulsel pernah menyabet TPKAD Award pada tahun 2019 dan 2020. Namun, penghargaan ini sempat vakum pada 2021 akibat pandemi Covid-19 dan tahapan pemilu nasional. Kini, ajang tersebut kembali digelar di 2025.
Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar, Amiruddin Muhidu, mengkonfirmasi adanya dua daerah di Sulsel yang masuk nominasi.
“Sesuai surat dari kantor pusat, untuk tahun 2025 ini ada dua pemerintah daerah yang masuk nominasi TPKAD Award, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros,” katanya.
Adapun, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) merupakan forum koordinasi antarinstansi di daerah yang bertugas mendorong inklusi keuangan, mendekatkan akses layanan keuangan formal ke masyarakat, serta memperkuat literasi keuangan secara merata. (*)
-
Politics8 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
11 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login