Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Kurban 26 Ekor Sapi Iduladha, Prioritaskan Warga Kurang Mampu

Published

6 bulan ago

3 Juni 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan sebanyak 26 ekor sapi untuk hewan kurban dalam perayaan Iduladha 1446 Hijriah. Hewan kurban ini akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan bahwa dari total 26 ekor sapi kurban tersebut, enam ekor diserahkan di Pemprov Sulsel, sedangkan 20 ekor lainnya disalurkan secara swakelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke daerah-daerah.

“Untuk Iduladha 1446 Hijriah, Pemprov Sulsel akan melakukan kurban sebanyak 26 ekor sapi. Enam ekor sapi diserahkan di Pemprov Sulsel, 20 ekor itu swakelola (di OPD masing-masing,” ujar Jufri usai rapat persiapan pelaksanaan kurban di Makassar, Selasa, 3 Juni 2025.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh hewan kurban tersebut diprioritaskan bagi warga kurang mampu di berbagai wilayah. Hal ini sesuai dengan pesan dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

“Pesan Bapak Gubernur itu disalurkan ke daerah-daerah, masyarakat yang kurang mampu,” katanya.

Selain itu, Sekda Sulsel juga menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Hal itu berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2025.

“Disampaikan saja kepada seluruh masyarakat bahwa dalam rangka menjaga kesejahteraan lingkungan, agar tidak menimbulkan pencemaran akibat limbah plastik yang susah terurai,” sebutnya.

“Maka disarankan yang melakukan pemotongan hewan kurban supaya membagikan daging tersebut dengan menggunakan daun, seperti daun pisang, daun jati, atau menggunakan anyaman daun pandan seperti yang biasa digunakan untuk bakul kecil,” jelasnya.

Salah satu opsi pilihan pengganti kantong plastik, dengan wadah bakul anyaman, lanjut Jufri Rahman, bahwa akan memicu tumbuhnya sektor industri rumah tangga. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

1 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.