Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel dan Maros Masuk Nominasi TPKAD Award 2025

Published

2 bulan ago

4 Juni 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Award 2025. Tak hanya Pemprov, Kabupaten Maros juga ikut masuk nominasi.

Ajang bergengsi yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjadi bentuk apresiasi kepada daerah yang dinilai berhasil meningkatkan akses layanan keuangan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penghargaan ini sekaligus mendorong kompetisi sehat antar daerah dalam mengembangkan program inklusi keuangan yang merata hingga ke pelosok desa.

Dalam rangka persiapan menghadapi TPKAD Award 2025, OJK Sulselbar melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 3 Juni 2025.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel, membahas tahapan asesmen oleh tim penilai dari OJK pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya.

“Kita akan mewakili bapak Gubernur untuk memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh dalam memperluas akses keuangan daerah,” ujar Jufri Rahman.

Pemprov Sulsel kata dia, telah menjalankan berbagai program percepatan akses keuangan, di antaranya penguatan ekonomi lokal berbasis sektor prioritas seperti pertanian, fasilitasi akses pembiayaan untuk pelaku UMKM, serta pembangunan ekosistem keuangan inklusif hingga ke wilayah pedesaan.

Sebagai catatan, Sulsel pernah menyabet TPKAD Award pada tahun 2019 dan 2020. Namun, penghargaan ini sempat vakum pada 2021 akibat pandemi Covid-19 dan tahapan pemilu nasional. Kini, ajang tersebut kembali digelar di 2025.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar, Amiruddin Muhidu, mengkonfirmasi adanya dua daerah di Sulsel yang masuk nominasi.

“Sesuai surat dari kantor pusat, untuk tahun 2025 ini ada dua pemerintah daerah yang masuk nominasi TPKAD Award, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maros,” katanya.

Adapun, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) merupakan forum koordinasi antarinstansi di daerah yang bertugas mendorong inklusi keuangan, mendekatkan akses layanan keuangan formal ke masyarakat, serta memperkuat literasi keuangan secara merata. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

IDAI Sulsel dan TP PKK Provinsi Gaungkan Gerakan Cinta Buku KIA dalam Peringatan Hari Anak Nasional 2025

Published

3 jam ago

27 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025, Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sulsel menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk “Gerakan Membaca Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Membangun Generasi Emas”.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran keluarga, khususnya para ibu, terhadap pentingnya pemanfaatan Buku KIA sebagai alat utama untuk memantau tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Gerakan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional 2025, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Sulawesi Selatan.

Salah satu fokus utama dari kegiatan ini adalah menyasar kelompok ibu dengan anak usia bawah dua tahun (BADUTA), dengan target partisipasi minimal 100 orang per kabupaten/kota di Sulsel.

Gerakan Membaca Buku KIA juga menjadi strategi dalam mendorong peningkatan minat baca dan literasi di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga, meliputi peran Ayah, Ibu, serta tenaga kesehatan.

Acara yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ini juga diisi dengan sesi edukasi langsung kepada para ibu. Mereka dibimbing untuk memahami isi Buku KIA dan dilatih mengisi data tumbuh kembang anak secara digital melalui platform yang disediakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Buku KIA ditegaskan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian integral dari sistem deteksi dini terhadap gangguan tumbuh kembang anak.

Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen lintas sektor dalam membangun fondasi kesehatan anak secara berkelanjutan, melalui sinergi TP PKK, IDAI, Dinas Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah.

Sebagai bagian dari upaya penguatan intervensi, dilakukan pula survei melalui Google Form kepada 2.625 ibu yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Hasilnya menunjukkan bahwa 59,5 persen ibu jarang atau hanya membaca Buku KIA sekali dalam sebulan. Dari total responden, sebanyak 71,2 persen merupakan ibu rumah tangga, dan 36,4 persen berpendidikan terakhir SMA.

Sementara itu, 39,6 persen suami bekerja sebagai wiraswasta. Sebanyak 63,3 persen ibu juga memilih memberikan ASI sebagai sumber nutrisi utama bagi anaknya yang berusia di bawah enam bulan.

Melalui gerakan ini, diharapkan pemanfaatan Buku KIA semakin optimal dan menjadi budaya dalam keluarga untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (*)