Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Pegadaian Konsolidasikan Bank Sampah, Menuju Zero Waste

Published

11 bulan ago

13 Juli 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Dalam upaya menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Makassar terus menggencarkan kolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan sampah.

Salah satu langkah strategis dilakukan bersama PT Pegadaian dengan mengonsolidasikan pengelolaan bank sampah yang tersebar di berbagai daerah.

Inisiatif ini bukan hanya mendorong penurunan volume sampah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Melalui sinergi ini, Pemkot Makassar optimistis target Zero Waste 2029 dapat tercapai secara bertahap dan terukur,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, saat sambutan pada giat Pemerintah Kota Makassar bersama PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Makassar menggelar kegiatan konsolidasi pengelolaan bank sampah, Minggu (13/7/2025).

Acara ini berlangsung di Kantor Pegadaian Wilayah IV, Jalan Pelita Makassar, dengan melibatkan perwakilan bank sampah dari Makassar, Gowa, Pinrang, hingga Bulukumba.

Helmy Budiman, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perluasan pengelolaan sampah, termasuk melalui sinergi dengan Pegadaian.

“Kegiatan ini sangat baik dan penting dalam upaya menurunkan volume sampah dan mencapai target zero waste pada tahun 2029,” jelas Helmy.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor perlu diperluas mengingat persoalan sampah yang semakin kompleks. Pemkot Makassar terus mendorong agar berbagai pihak ikut berperan aktif mencari solusi, sekaligus memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Helmy mencontohkan sejumlah inovasi pengelolaan sampah yang kini mulai diterapkan, seperti penggunaan enzim pengurai di Hotel Merkur, serta program Pegadaian yang memungkinkan masyarakat menukar sampah menjadi tabungan emas.

“Ini contoh konkret bagaimana sampah bisa punya nilai baru dan menjadi peluang ekonomi. Harapannya, langkah-langkah seperti ini bisa menginspirasi masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar berkomitmen memperkuat edukasi dan kolaborasi, agar upaya pengurangan sampah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan betul-betul menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

Melalui konsolidasi ini, Pemkot Makassar bersama Pegadaian menyiapkan langkah tindak lanjut berupa pelatihan, penguatan kelembagaan bank sampah.

“Serta program insentif yang diharapkan mampu mempercepat tercapainya target lingkungan bersih dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Makassar terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan lingkungan melalui pembinaan bank sampah yang tersebar di berbagai daerah.

Deputy Operasional Kantor Wilayah IV Pegadaian Makassar, Jainuddin, menjelaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan bank sampah yang telah dijalankan sejak tahun 2018.

“Sejak 2018, Pegadaian secara aktif membina bank-bank sampah di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, konsolidasi ini menjadi forum penting untuk membahas tantangan yang dihadapi selama proses pembinaan, sekaligus memberikan arahan tambahan kepada bank sampah binaan.

Ia menyebutkan, selain edukasi dan arahan, Pegadaian juga memberikan stimulus berupa fasilitas dan sarana prasarana guna mendukung operasional bank sampah agar berjalan lebih optimal.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut Jainuddin, dibahas juga aspek pelayanan dua arah: baik pelayanan Pegadaian kepada bank sampah maupun sebaliknya.

“Tujuannya, untuk menemukan solusi yang tepat demi meningkatkan kinerja dan efektivitas program secara menyeluruh,” tuturnya.

Salah satu program unggulan yang dibahas adalah mekanisme penukaran sampah menjadi tabungan emas. Sampah yang masih memiliki nilai jual atau bisa didaur ulang akan dikonversi menjadi saldo tabungan emas atas nama anggota bank sampah.

Melalui program ini, sampah yang bernilai dijual, lalu nilainya dihitung dan dikonversi menjadi tabungan emas. Apalagi Pegadaian menbina 30 Bank sampah di Kota Makassar.

“Di Kota Makassar sudah 30 bank sampah binaan kita di Pegadaian. Masyarakat bisa menabung dari sampah, dan pada akhirnya, hal ini memberi motivasi baru dalam mengelola sampah,” katanya.

Jainuddin berharap, melalui sinergi antara Pegadaian dan bank sampah, program ini mampu memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“Target kita jelas, mengolah sampah, menabung emas, dan mendorong terwujudnya zero waste di Makassar,” tutupnya. (*)

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi UNIFA, Dukung Pelaksanaan KKN Berdampak 2026

Published

3 hari ago

29 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Universitas Fajar (UNIFA) terkait rencana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Tahun 2026 yang mengusung konsep pemberdayaan, inovasi, dan keberlanjutan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Jumat (29/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, pihak Universitas Fajar memaparkan rencana pelaksanaan KKN Berdampak 2026 yang akan melibatkan sebanyak 75 mahasiswa dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar.

Program tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Universitas Fajar dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas yang telah berjalan di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang lebih aktif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Aliyah juga memberikan sejumlah masukan terkait pola penempatan mahasiswa peserta KKN agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyarankan agar para peserta KKN dibagi dan ditempatkan di tiga kecamatan berbeda sehingga jangkauan program pengabdian dapat lebih luas dan koordinasi lapangan menjadi lebih optimal.

“Kalau dibagi sekitar 25 mahasiswa di setiap kecamatan, tentu pelaksanaan program akan lebih maksimal dan koordinasinya juga lebih mudah,” katanya.

Menurut Aliyah, pembagian wilayah tersebut juga akan membantu mahasiswa memahami karakteristik sosial masyarakat di masing-masing kecamatan sekaligus memperluas dampak program yang dijalankan.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, menjelaskan bahwa mahasiswa peserta KKN nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Beberapa program yang dapat didukung mahasiswa antara lain urban farming, pengembangan creative hub, penanganan sampah, edukasi lingkungan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

“Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan ikut berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah di wilayah,” ungkap Haidil Adha.

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program-program sosial dan pemberdayaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri.

Dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara nyata sekaligus menghadirkan solusi kreatif yang aplikatif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Berdampak 2026 tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan kegiatan mahasiswa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

“Kami siap mendukung dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan KKN berjalan baik di lapangan,” ujarnya.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim, Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman yang diwakili Kepala Seksi Sarana Bidang PAUD, Arwinah.

Sementara dari pihak Universitas Fajar hadir Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ismail Marzuki, Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Bisyri, Ketua IPPM Wahyu, serta staf pusat karier, Mirawati.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan perguruan tinggi dalam menciptakan program pengabdian masyarakat yang lebih inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Melalui program KKN Berdampak 2026, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.