Connect with us

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Pegadaian Konsolidasikan Bank Sampah, Menuju Zero Waste

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dalam upaya menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Makassar terus menggencarkan kolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan sampah.

Salah satu langkah strategis dilakukan bersama PT Pegadaian dengan mengonsolidasikan pengelolaan bank sampah yang tersebar di berbagai daerah.

Inisiatif ini bukan hanya mendorong penurunan volume sampah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Melalui sinergi ini, Pemkot Makassar optimistis target Zero Waste 2029 dapat tercapai secara bertahap dan terukur,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, saat sambutan pada giat Pemerintah Kota Makassar bersama PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Makassar menggelar kegiatan konsolidasi pengelolaan bank sampah, Minggu (13/7/2025).

Acara ini berlangsung di Kantor Pegadaian Wilayah IV, Jalan Pelita Makassar, dengan melibatkan perwakilan bank sampah dari Makassar, Gowa, Pinrang, hingga Bulukumba.

Helmy Budiman, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perluasan pengelolaan sampah, termasuk melalui sinergi dengan Pegadaian.

BACA JUGA  Rakor, Pjs Wali Kota Ingatkan Tiga Program Prioritas

“Kegiatan ini sangat baik dan penting dalam upaya menurunkan volume sampah dan mencapai target zero waste pada tahun 2029,” jelas Helmy.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor perlu diperluas mengingat persoalan sampah yang semakin kompleks. Pemkot Makassar terus mendorong agar berbagai pihak ikut berperan aktif mencari solusi, sekaligus memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Helmy mencontohkan sejumlah inovasi pengelolaan sampah yang kini mulai diterapkan, seperti penggunaan enzim pengurai di Hotel Merkur, serta program Pegadaian yang memungkinkan masyarakat menukar sampah menjadi tabungan emas.

“Ini contoh konkret bagaimana sampah bisa punya nilai baru dan menjadi peluang ekonomi. Harapannya, langkah-langkah seperti ini bisa menginspirasi masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar berkomitmen memperkuat edukasi dan kolaborasi, agar upaya pengurangan sampah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan betul-betul menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

Melalui konsolidasi ini, Pemkot Makassar bersama Pegadaian menyiapkan langkah tindak lanjut berupa pelatihan, penguatan kelembagaan bank sampah.

BACA JUGA  Pjs Arwin Azis Buka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Makassar

“Serta program insentif yang diharapkan mampu mempercepat tercapainya target lingkungan bersih dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Makassar terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan lingkungan melalui pembinaan bank sampah yang tersebar di berbagai daerah.

Deputy Operasional Kantor Wilayah IV Pegadaian Makassar, Jainuddin, menjelaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan bank sampah yang telah dijalankan sejak tahun 2018.

“Sejak 2018, Pegadaian secara aktif membina bank-bank sampah di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, konsolidasi ini menjadi forum penting untuk membahas tantangan yang dihadapi selama proses pembinaan, sekaligus memberikan arahan tambahan kepada bank sampah binaan.

Ia menyebutkan, selain edukasi dan arahan, Pegadaian juga memberikan stimulus berupa fasilitas dan sarana prasarana guna mendukung operasional bank sampah agar berjalan lebih optimal.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut Jainuddin, dibahas juga aspek pelayanan dua arah: baik pelayanan Pegadaian kepada bank sampah maupun sebaliknya.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Dorong Sinergi Pentahelix untuk Revitalisasi Promosi Pariwisata Kota

“Tujuannya, untuk menemukan solusi yang tepat demi meningkatkan kinerja dan efektivitas program secara menyeluruh,” tuturnya.

Salah satu program unggulan yang dibahas adalah mekanisme penukaran sampah menjadi tabungan emas. Sampah yang masih memiliki nilai jual atau bisa didaur ulang akan dikonversi menjadi saldo tabungan emas atas nama anggota bank sampah.

Melalui program ini, sampah yang bernilai dijual, lalu nilainya dihitung dan dikonversi menjadi tabungan emas. Apalagi Pegadaian menbina 30 Bank sampah di Kota Makassar.

“Di Kota Makassar sudah 30 bank sampah binaan kita di Pegadaian. Masyarakat bisa menabung dari sampah, dan pada akhirnya, hal ini memberi motivasi baru dalam mengelola sampah,” katanya.

Jainuddin berharap, melalui sinergi antara Pegadaian dan bank sampah, program ini mampu memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“Target kita jelas, mengolah sampah, menabung emas, dan mendorong terwujudnya zero waste di Makassar,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Rakor, Pjs Wali Kota Ingatkan Tiga Program Prioritas

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  DPRD Makassar Dukung Pertemuan Strategis Transisi Kepemimpinan di Pemkot

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Makassar Luncurkan Lima Kelurahan Sadar Kerukunan, Perkuat Moderasi Beragama Jelang Cap Go Meh dan Ramadan

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending