Pemkot Makassar

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Dampingi Menag Resmikan RS UIN Alauddin

Published

9 bulan ago

24 Juli 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, dalam peresmian Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, Kamis (24/7/2025).

Berlokasi di Kampus Lama UIN Alauddin, Jl. Sultan Alauddin, kehadiran rumah sakit ini menjadi tonggak penting sinergi antara sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan nilai-nilai spiritualitas.

Rumah sakit ini tidak hanya berperan sebagai pusat layanan medis, tetapi juga sebagai rumah sakit pendidikan yang mengedepankan pendekatan holistik menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan kearifan lokal dan spiritualitas Islam.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan harapan besar atas kehadiran rumah sakit ini sebagai bukti nyata sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintah daerah.

“Kehadiran RS UIN Alauddin menjadi momentum penting bagi penguatan sistem pelayanan kesehatan di Kota Makassar,” ujar Aliyah.

Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk menjalin kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Rumah sakit ini melayani masyarakat,” tuturnya,

Pada kesempatan teraebut, dalam sambutannya, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa RS UIN Alauddin memiliki posisi strategis, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara konseptual.

Menurutnya, rumah sakit ini memiliki keistimewaan karena mengusung pendekatan holistik yang memadukan ilmu pengobatan modern dengan nilai-nilai tradisional dan spiritual.

“Kami ingin rumah sakit ini menjadi unggul karena mampu menggabungkan metode pengobatan ilmiah dengan kearifan lokal. Dulu, masyarakat Nusantara hidup bersahabat dengan alam tanpa rumah sakit, tapi tetap sehat,” jelasnya.

“Kini, kita ingin menghadirkan kembali keharmonisan itu, selaras antara sains, spiritualitas, dan alam,” tambah Nasaruddin, yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta.

Ia mengajak seluruh sivitas akademika UIN Alauddin dan pengelola rumah sakit untuk mengelola fasilitas ini secara komprehensif, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dalam setiap layanan yang diberikan.

Sebagai rumah sakit pendidikan di bawah naungan perguruan tinggi keagamaan, RS UIN Alauddin diharapkan mampu menjadi model rumah sakit integratif yang menjawab kebutuhan masyarakat modern, sekaligus merawat akar-akar budaya dan spiritual bangsa. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Nasional di Hari Otonomi Daerah 2026

Published

21 jam ago

27 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, capaian ini dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Appi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.

“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.

“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambungnya.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Makassar meraih skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.

Evaluasi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.

Yang menarik, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang mampu menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi ini.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota, DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.

“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

Diketahui, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 menetapkan sejumlah daerah dengan kinerja terbaik secara nasional, terdiri dari 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar.

Capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.