Provinsi Sulawesi Selatan

Sinergi Pemprov dan Kejati Dorong Progres Proyek Strategis Nasional di Gowa

Published

8 bulan ago

8 Oktober 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Agus Salim, memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Satgas Percepatan Investasi Provinsi Sulsel yang digelar di Kantor Kejati Sulsel, Makassar, Rabu, 8 Oktober 2025.

“Hari ini rapat lanjutan untuk percepatan investasi dalam hal ini pembangunan Bendungan Jenelata. Kita harap pembangunan ini bisa segera dilakukan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Sekda Jufri Rahman.

Kajati Sulsel, Agus Salim menyampaikan, bahwa kehadiran Satgas Percepatan Investasi ini menjadi wadah dalam mempertemukan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga pembangunan Bendungan Jenelata bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Dijelaskan, sejak groundbreaking tahun 2023, progres proyek sempat lambat, dari 0 persen pada 2023 naik menjadi 3 persen di 2024. Namun, pada 2025, realisasi fisik telah mencapai 17 hingga 20 persen, dengan sekitar Rp800 miliar dana yang sudah beredar di wilayah Gowa dari anggaran pembangunan Jenelata.

Ia menambahkan, pembangunan Jenelata juga sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan ketahanan pangan dan hilirisasi sumber daya alam.

“Saat ini memasuki tahap empat pembebasan lahan. Alhamdulillah progresnya berjalan baik. Kita harap pembangunan bendungan ini berjalan lancar tanpa kerugian negara. Saya di sini mewakili masyarakat, dan kita tidak ingin masyarakat dirugikan,” sebutnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, menjelaskan bahwa Bendungan Jenelata merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luas lahan 1.722,28 hektar.

Target progres tahun 2025 mencapai 20 persen, dengan manfaat utama mengairi 23.340 hektar lahan irigasi, menyediakan air baku 6,05 meter kubik per detik, serta menghasilkan potensi PLTA 7 Mega Watt dan pengendali banjir di kawasan hilir.

“Bendungan Jenelata memiliki manfaat besar mengairi lahan irigasi,” ujar Heriantono.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengapresiasi koordinasi yang dibangun antara Pemprov Sulsel, Kejati, dan BBWS.

“Kita harap ada solusi terbaik untuk masyarakat agar pembangunan Bendungan Jenelata bisa selesai sesuai harapan. Kita juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan ini karena manfaatnya langsung dirasakan oleh petani,” ungkapnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

1 jam ago

28 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.