Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri Perjuangkan Akses Laut dan Dermaga Pulau di Kemenhub

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aksesibilitas dan konektivitas antar pulau di Kecamatan Sangkarrang, Munafri menyambangi Kantor Direktorat Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan langsung aspirasi warga pulau, yang selama ini menghadapi berbagai kendala dalam transportasi laut dan infrastruktur dermaga.

Ada dua hal utama yang menjadi fokus perjuangan Wali Kota Makassar kali ini, yakni penyediaan kapal laut sebagai sarana penghubung antar pulau dan antara pulau dengan daratan utama, serta percepatan perbaikan dan pembangunan dermaga di wilayah Kecamatan Sangkarrang.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, dan Ketua Tim Ahli Pemerintah Kota, Andi Hudli Huduri.

BACA JUGA  Jalan Sehat dan Senam Bersama, Pjs Wali Kota Makassar : Olahraga Investasi Berharga

Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ma’syud, yang menyambut baik langkah Pemkot Makassar dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat antar kepulauan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan saat menyambangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, guna memperjuangkan langsung aspirasi kebutuhan masyarakat Kecamatan di Pulau Sangkarrang.

“Kunjungan ini kami bahas dua kebutuhan mendesak masyarakat di Pulau, yakni perbaikan dan pembangunan dermaga serta penyediaan kapal penumpang yang akan menjadi jalur transportasi laut antar pulau,” jelas Munafri.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pulau.

Tujuannya, agar warga di Kecamatan Sangkarrang dapat menikmati akses transportasi dan infrastruktur yang layak sebagaimana masyarakat di daratan utama.

“Sehingga, hari ini kita berada di Kementerian Perhubungan, tepatnya di Ditjen Perhubungan Laut, bertemu dengan Bapak Dirjen dan jajarannya dalam rangka menyampaikan permohonan kita agar bantuan perbaikan dermaga dan juga penyediaan kapal penumpang yang kita gagas, bisa segera dilaksanakan,” jelas Appi.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Buka Jambore HKG ke-52 TP PKK Kota Makassar

Ia menjelaskan, selama ini akses transportasi laut antar pulau di Kecamatan Sangkarrang, masih terbatas, sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menyediakan sarana yang memadai dan aman bagi masyarakat.

Pada sesi diskusi Appi juga memaparkan kondisi dialami masyarakat di Pulau, hal mendapat respon baik dan penyambutan oleh pihak Dirjen Hubla untuk menjadi atensi nantinya.

“Alhamdulillah, tadi kita sudah berdiskusi dan menyampaikan beberapa kondisi yang ada di sana, mendapatkan respon yang baik dari Bapak Dirjen,” tuturnya.

“Mudah-mudahan dalam proses yang akan berjalan ini, kita bisa mendapatkan kabar baik dari hasil kunjungan ke Ditjen Perhubungan Laut,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Jenguk Penderita Lumpuh Layu dan Hidrosefalus di Banta-bantaeng

Serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sangkarrang melalui transportasi laut yang lebih aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Munafri menyebutkan bahwa perencanaan pengadaan kapal nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi medan pelayaran di wilayah kepulauan Makassar.

“Untuk kapal sendiri nanti disiapkan Pemkot atau Kementerian Perhubungan, kita akan bicarakan lebih lanjut, karena memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan medan yang akan dilalui,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pembangunan dermaga, Pemkot Makassar berharap agar sejumlah dermaga di beberapa pulau dapat dimaksimalkan dan diperkuat menjadi dermaga permanen, sehingga mampu menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Dermaga di beberapa pulau itu kita harap bisa lebih dimaksimalkan, supaya benar-benar menjadi dermaga yang permanen dan bisa digunakan jangka panjang,” tutup Munafri.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Pimpin Pembersihan Kanal, Libatkan Seluruh Elemen

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Wali Kota dan Wawali Makassar Kompak Hadiri Muswil PKS Sulsel

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Buka Jambore HKG ke-52 TP PKK Kota Makassar

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending