Luwu Timur
Bupati Luwu Timur Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional: Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja Birokrasi
Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional, yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Kamis (13/11/2025).
Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta para tamu undangan. Suasana berlangsung khidmat saat pembacaan SK, pengucapan sumpah jabatan, dan penandatanganan berita acara pelantikan.
26 Pejabat Eselon II Resmi Dilantik
Pada kesempatan ini, sebanyak 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) resmi dilantik bersama sejumlah pejabat Eselon III, IV, Kepala Puskesmas, dan Lurah. Pelantikan besar ini menandai upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan rasa syukur serta harapannya agar pejabat yang baru dilantik mampu mengemban amanah dengan penuh integritas dan profesionalisme.
Menurutnya, mutasi dan rotasi adalah hal biasa dalam birokrasi modern, yang bertujuan memberikan penyegaran dan mendorong peningkatan kinerja.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah dinamika wajar dalam pemerintahan. Ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja aparatur,” tegas Bupati Irwan.
Ia menegaskan bahwa formasi jabatan yang diberikan merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap kompetensi, rekam jejak, serta dedikasi para pejabat. Karena itu, seluruh pejabat diminta menunjukkan kinerja terbaik di jabatan baru mereka.
“Saya berharap kita semua yang diberi tanggung jawab baru benar-benar serius dalam melaksanakan tugas. Tunjukkan kinerja yang baik dan profesional,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Irwan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor maupun internal masing-masing OPD.
“Selamat kepada semua yang telah dilantik. Mari kita perkuat kolaborasi dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Luwu Timur.”
Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik
1. Drs. H. Bahri Suli, MM – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Aini Endis Anrika, S.STP., MM – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Masdin, AP., M.Si – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Drs. Rapiuddin Tahir – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Andi Juana Fachruddin, ST – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6. Alamsyah Parkesi, M.Si – Sekretaris DPRD
7. Aswan Aziz, S.Pi., M.Si – Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan
8. Salam Latief, SH., M.Si – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Drs. Dohri As’ari – Inspektur
10. Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Muhammad Said, SE., MM – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
12. dr. H. April – Kepala BPBD
13. Guntur Hafid, S.Pd., M.Si – Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan
14. Amrullah Rasyid, S.Pd., MM – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
15. Kamal Rasyid, S.STP – Kepala Bappelitbangda
16. Andi Wija Hasan, ST – Kepala Dinas Perikanan
17. Senfry Oktavianus, S.STP., M.PA – Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
18. dr. Adnan – Kepala Dinas Kesehatan
19. Halsen, S.IP – Staf Ahli Pembangunan
20. Syahmuddin, ST., MT – Kepala Dinas Perhubungan
21. Drs. Alimuddin Nasir – Asisten Administrasi Umum
22. Muhammad Syukri, S.Sos – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Andi Tabacina Akhmad, M.Si – Kepala Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian
24. Indra Fawzy, S.IP., M.Si – Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan
25. AR. Salim, S.Sos., MM – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26. Ir. Nursih Hariani – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt)
Selain pejabat definitif, turut dibacakan pula sejumlah pejabat yang mengisi posisi Plh dan Plt di beberapa OPD:
1. Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM – Kadis PUPR sekaligus Plh Sekretaris Daerah
2. Umar Hasan Dalle, S.STP., M.Si – Sekretaris, merangkap Plt Kadis Lingkungan Hidup
3. Raodah K., S.Pd., M.Si – Kabag Kesra Setdakab, merangkap Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
4. Muhammad Yusri, SE., M.Si – Sekretaris Inspektorat, merangkap Plt Kepala Bapenda
5. Muhammad Safaat DP, S.Kom., M.Si – Sekretaris Dinas Kominfo SP, merangkap Plt Kadis Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
6. Joni Patabi, S.Sos – Sekretaris, merangkap Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7. Baharuddin, S.Pd., M.Si – Sekretaris, merangkap Plt Kepala Satpol PP
8. Miswanto, S.Kep – Perawat Penyelia Puskesmas Tomoni Timur, merangkap Plt Kepala Puskesmas Tomoni
9. Anita, SE., MM – Kasubag Rumah Tangga Setdakab, merangkap Plt Kepala Bagian Umum Setdakab
Wujud Komitmen Perkuat Pemerintahan Daerah
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Dengan formasi pejabat baru, Bupati Irwan berharap setiap OPD semakin solid, inovatif, dan berorientasi hasil.
Langkah ini juga menjadi momen penting dalam penguatan birokrasi modern yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah, sekaligus mempercepat pencapaian program prioritas pemerintah daerah.
Pelantikan ditutup dengan ucapan selamat dan foto bersama, menandai dimulainya pengabdian baru para pejabat dalam menjalankan amanah untuk masyarakat Luwu Timur.
Luwu Timur
Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login