Luwu Timur
Bupati Luwu Timur Raih Penghargaan “Kepala Daerah yang Peduli Desa” pada Saba Desa APDESI Merah Putih se-Indonesia Timur
Kitasulsel–MAROS Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kembali mencatatkan prestasi di tingkat regional setelah menerima penghargaan sebagai “Kepala Daerah yang Peduli Desa” pada kegiatan Saba Desa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih se-Indonesia Timur. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Selasa (02/12/2025).
Kegiatan berskala besar ini mengangkat tema “Meneguhkan Peran Desa dalam Implementasi Koperasi Merah Putih dan Kebijakan Nasional yang Berkeadilan”. Tak kurang dari 3.000 peserta hadir, terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur.
Penguatan Tata Kelola Desa Menjadi Fokus Utama
Saba Desa digelar sebagai forum strategis untuk memberikan penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan desa diharapkan mendapat pemahaman lebih kuat terkait peran desa dalam mendukung percepatan pembangunan melalui koperasi dan kebijakan nasional yang inklusif.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi maksimal antara kepala daerah dan kepala desa.
“Kepala desa wajib dilibatkan secara aktif. Dengan seluruh kepala desa bersatu untuk menyukseskan KDMP, insya Allah akhir tahun 20.000 bisa kita selesaikan pembangunannya termasuk operasionalnya,” ujar Yandri.
Ia menambahkan, proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih harus melibatkan masyarakat secara langsung agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh warga desa. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa sebagai basis kesejahteraan nasional.
Bupati Luwu Timur Persembahkan Penghargaan untuk Masyarakat Desa
Di sela kegiatan, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan APDESI Merah Putih. Menurutnya, capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pemerintah desa dan masyarakat.
“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh aparat dan masyarakat desa yang telah memperkuat kolaborasi demi menuju Luwu Timur Juara (Maju dan Sejahtera),” ungkap Bupati Irwan.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Luwu Timur berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa melalui pembinaan, dukungan anggaran, dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan desa.
Penghargaan untuk Desa, BPD, dan Pengurus KDMP
Acara Saba Desa kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah kepala desa, BPD, dan ketua KDMP yang dinilai berperan aktif dalam percepatan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia Timur. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para pelaku desa dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis desa.
Agenda juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Ketua APDESI Merah Putih dan Kapolda, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyukseskan program strategis nasional, termasuk Asta Cita.
Dengan penghargaan ini, Bupati Irwan Bachri Syam memperkuat posisi Luwu Timur sebagai daerah yang berkomitmen pada pembangunan desa yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login