KITASULSEL—MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan capaian dan rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Pinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Makassar, Rabu (03/12/2025).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan mengusung tema “Upaya Stabilitas Harga Jelang Momen HBKN Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.”

Wagub Sulsel Tekankan Respons Cepat Antisipasi Inflasi Nataru

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat, terukur, dan kolaboratif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru.

“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Wagup Fatmawati.

Ia juga menekankan bahwa konsistensi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta digitalisasi melalui TP2DD akan berpengaruh langsung pada daya beli masyarakat.

Lutim Catat Inflasi Turun – Paparkan Strategi 4K

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Alimuddin Natsir, memaparkan bahwa inflasi Lutim pada November 2025 menurun signifikan sebesar -0,64 persen. Penurunan ini dipicu turunnya harga komoditas pangan seperti daging ayam ras, tomat, bandeng, serta beberapa komoditas hortikultura.

“Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga periode HBKN Nataru, kami menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis konsep 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” jelas Alimuddin.

100 Persen Transaksi Pajak dan Belanja Daerah Sudah Non Tunai

Alimuddin juga memaparkan capaian digitalisasi Luwu Timur, di mana 100 persen transaksi Pajak Daerah dan Belanja Daerah telah dilakukan secara non tunai.

Kanal pembayaran digital yang tersedia semakin beragam, mulai dari QRIS, ATM, m-banking, MPOS, hingga e-commerce, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

TP2DD Luwu Timur juga memiliki Rencana Kerja Berkelanjutan yang mencakup:

• peningkatan pemahaman pegawai,
• literasi digital,
• perluasan implementasi ETPD,
• peningkatan kualitas SAKIP.

“Berkat upaya ini, TP2DD Luwu Timur meraih sejumlah penghargaan dari Bank Indonesia, di antaranya Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi tingkat Sulawesi Selatan pada 2023,” ungkapnya.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut HLM TPID–TP2DD Sulsel

HLM ini menghasilkan sejumlah tindak lanjut strategis, di antaranya:

TPID – Pengendalian Inflasi

• Pelanjutan program urban farming
• Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak
• Peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog
• Menjaga kelancaran distribusi dan kewaspadaan bencana
• Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu ongkos angkut komoditas

TP2DD – Percepatan Digitalisasi Daerah

• Penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029
• Implementasi model bisnis digitalisasi pajak dan retribusi
• Mendorong ASN sebagai duta digital melalui penggunaan mobile banking dan QRIS
• Peningkatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan mobile banking oleh OPD
• Penguatan perangkat dan regulasi pendukung
• Pengaktifan TP2DD daerah bersama Pincab Bank Sulselbar

Turut hadir dari Pemkab Lutim:

Plt. Kepala Bapenda, Muhammad Yusri; Kepala BKAD, Muhammad Said; Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah Mustafa; Kabag Ekbang, Ragusman Lukman Wahab; Staf Fungsional Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, I Dewa Made Alit; serta Fungsional Analis Kebijakan.