Kitasulsel–MANGKUTANA — Upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif. Tidak lagi hanya bertumpu pada aparat keamanan atau pemerintah semata, tetapi melibatkan langsung masyarakat sebagai garda terdepan menjaga kerukunan sosial di tengah dinamika kehidupan warga yang semakin kompleks.

Situasi itu terlihat dalam Dialog Tokoh Multi Stakeholder bertema “Memperkuat Kebersamaan dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” yang berlangsung di Aula Kecamatan Mangkutana, Rabu (13/05/2026). Forum tersebut bukan sekadar seremoni formal, melainkan menjadi ruang terbuka bagi tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, pemerintah, hingga masyarakat untuk membicarakan berbagai potensi persoalan sosial yang selama ini kerap muncul di lingkungan warga.

Di tengah meningkatnya arus informasi digital dan mudahnya penyebaran isu provokatif, forum seperti ini dinilai penting untuk meredam gesekan sosial sejak dini. Sejumlah peserta dialog bahkan menyoroti bahwa potensi konflik di tingkat bawah sering kali dipicu persoalan sederhana, mulai dari kesalahpahaman antarwarga, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, hingga rivalitas kelompok yang berkembang tanpa penyelesaian terbuka.

Camat Mangkutana, Darmawati, menilai komunikasi lintas elemen menjadi instrumen penting dalam menjaga wilayah tetap kondusif. Menurutnya, keamanan daerah tidak hanya dibangun melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui kedekatan sosial dan kepercayaan antarwarga.

“Ketika komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat berjalan baik, maka potensi gangguan keamanan bisa dicegah lebih awal,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kapolsek Mangkutana, Muh. Junus. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang berpotensi memecah persatuan. Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, tantangan terbesar bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga berkembangnya informasi liar yang dapat memicu keresahan sosial.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi persoalan di lingkungan sekitar menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban bersama. Ia juga meminta warga aktif berkoordinasi dengan aparat apabila menemukan potensi gangguan keamanan.

Di balik pelaksanaan dialog tersebut, tersimpan pesan kuat bahwa stabilitas wilayah sejatinya tidak bisa dijaga hanya melalui pendekatan struktural. Pemerintah membutuhkan kehadiran tokoh masyarakat yang mampu menjadi penengah ketika muncul gesekan sosial di tengah warga.

Kepala Badan Kesbangpol Luwu Timur, Salam Latief, menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab kolektif. Ia menilai forum dialog menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membangun kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial.

“Dialog seperti ini penting agar semua pihak bisa saling mendengar dan bertukar pandangan dalam menghadapi tantangan sosial di masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa keberagaman suku, budaya, dan perbedaan pandangan seharusnya menjadi modal sosial untuk memperkuat persaudaraan, bukan sebaliknya dijadikan alat pemecah kebersamaan.

Penguatan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam kegiatan tersebut disebut menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas daerah di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Terlebih, Kecamatan Mangkutana dikenal sebagai wilayah dengan keberagaman masyarakat yang membutuhkan ruang komunikasi terbuka agar potensi gesekan dapat diminimalisasi sejak awal.

Di sisi lain, sejumlah peserta forum menilai pendekatan dialogis seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Sebab, tantangan menjaga kerukunan sosial di tingkat masyarakat dinilai semakin kompleks, terutama di era media sosial yang kerap mempercepat penyebaran provokasi dan polarisasi di tengah warga.

Dalam kegiatan tersebut hadir, Kapolsek Mangkutana, Muh. Junus, perwakilan Danramil Mangkutana, Muh. Rusli, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.