Kitasulsel–Makassar — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menghadiri Rapat Koordinasi Cetak Sawah Rakyat dan Mitigasi Kekeringan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Kamis (21/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut diikuti sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan dan membahas percepatan program cetak sawah baru serta langkah mitigasi kekeringan guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Turut hadir mendampingi Bupati Sidrap, Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Adhy Kusumo Wibowo, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, Dandim 1420/Sidrap Letkol Inf. Andi Zulhakim Asdar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Ibrahim, serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Andi Safari Renata.

Dalam kesempatan tersebut, Syaharuddin Alrif memaparkan capaian program cetak sawah di Kabupaten Sidrap yang dinilai menunjukkan hasil positif.

Dari target awal 1.500 hektare, lahan yang berhasil dicetak dan dipanen saat ini mencapai sekitar 700 hektare dengan produktivitas mencapai 7,2 ton per hektare setiap kali panen.

“Produktivitas ini menunjukkan potensi besar sektor pertanian Sidrap dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Syaharuddin.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sidrap menargetkan penambahan cetak sawah seluas 600 hektare. Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala dalam penyusunan Survey Investigation Design (SID).

Kendala tersebut di antaranya terkait perbedaan data poligon, Lahan Baku Sawah (LBS), Luas Tambah Tanam (LTT), hingga keberadaan lahan kebun jagung yang sudah tidak dimanfaatkan.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Sidrap bersama jajaran terkait akan segera menggelar rapat koordinasi guna memetakan kembali potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk program cetak sawah.

Menurut Syaharuddin, pelaksanaan program cetak sawah tahun 2025 secara umum berjalan baik, meski masih terdapat beberapa titik yang memerlukan penyempurnaan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ke depan, ia mengusulkan penerapan sistem swakelola dalam pengelolaan cetak sawah.

Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih efisien karena Kabupaten Sidrap memiliki sekitar 300 hingga 400 unit alat berat yang siap digunakan sehingga tidak perlu lagi menunggu mobilisasi alat dari luar Sulawesi Selatan.

“Kalau menggunakan sistem swakelola, proses pengerjaan bisa lebih cepat karena alat berat kita sudah tersedia,” jelasnya.

Dalam rakor itu, Syaharuddin juga menyerahkan proposal usulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna mendapatkan dukungan infrastruktur air pasca-cetak sawah.

Usulan tersebut meliputi program Irrigation Modernization Program (IRPOM), pembangunan irigasi perpipaan, jaringan tersier, long storage, embung, hingga dam parit guna menjamin ketersediaan air bagi lahan sawah baru.

Pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan komitmennya untuk mendukung target produksi satu juta ton gabah sebagai bagian dari program nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

“Target ini menjadi bukti kesiapan Sidrap dalam memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional,” tambah Syaharuddin.

Pihak BBWS menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan siap mengupayakan dukungan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun alokasi anggaran tahun 2026/2027 untuk melanjutkan pembangunan titik-titik yang belum selesai pada 2025.

Selain itu, BBWS juga membuka peluang pengembangan potensi lahan hingga 20 ribu hektare setelah usulan SID disampaikan.

Sementara itu, Kepala BPLIP Kelas I Makassar, Rustan Massinai, saat membuka kegiatan menjelaskan bahwa program cetak sawah di Sulawesi Selatan kini mulai berjalan melalui sistem tender dan e-katalog.

Ia menyebutkan terdapat 29 paket pekerjaan cetak sawah yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Khusus Sulawesi Selatan, sebanyak 18 paket telah tayang dan lima di antaranya sudah mulai berjalan di lapangan.

“Nah, ini sudah berjalan, bahkan sudah ada yang kira-kira 20 persen sudah dikonstruksi di lokasi,” ujar Rustan.

Lokasi pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah seperti Luwu Utara, Belopa, Lamasi hingga Masamba. Pemerintah menargetkan sekitar 7.000 hektare sawah baru dapat dikembangkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2026.

Rustan menambahkan, beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Sidrap dan Gowa saat ini masih dalam tahap tender dan evaluasi.