Connect with us

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Soft Launching Pete-pete Laut, Perkuat Konektivitas Masyarakat Kepulauan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar akan melakukan soft launching program Pete-pete Laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau, aman, dan terjadwal bagi masyarakat wilayah kepulauan.

Peluncuran perdana program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, bertepatan dengan kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Pulau Barrang Lompo dan sejumlah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan soft launching telah rampung setelah sebelumnya dilakukan uji coba operasional.

“Kami sudah lakukan uji coba, sehingga rencana soft launching program Pete-pete Laut hari Jumat, tanggal 12 Juni, di Pulau Barrang Lompo,” ujar Rheza, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, program Pete-pete Laut merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik lainnya.

“Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat pulau,” katanya.

Pada tahap awal, layanan Pete-pete Laut akan menggunakan satu unit kapal kayu operasional milik Dinas Perhubungan Kota Makassar yang selama ini berada dalam pengelolaan pemerintah daerah. Kapal tersebut memiliki kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang dalam setiap pelayaran.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah dalam Peringatan Maulid Nabi

Rheza menjelaskan, operasional layanan sementara akan dijalankan satu kali dalam sepekan sembari melihat kebutuhan dan respons masyarakat terhadap program tersebut.

“Tahap awal ini sekaligus menjadi uji coba operasional untuk melihat kebutuhan dan respons masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui keterbatasan anggaran operasional, terutama untuk kebutuhan bahan bakar, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan frekuensi pelayaran. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mengembangkan layanan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat kepulauan.

“Karena ini masih tahap awal dan belum memiliki anggaran khusus, maka sementara kami memanfaatkan kapal operasional yang sudah ada,” ungkap Rheza.

“Untuk frekuensi layanan direncanakan sekali sepekan sambil melihat antusiasme masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya,” tambahnya.

Menurut Rheza, jika tingkat penggunaan layanan menunjukkan tren positif, pemerintah akan mempertimbangkan penambahan frekuensi pelayaran melalui dukungan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Layanan Pete-pete Laut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan mobilitas rutin, seperti pelajar, tenaga kesehatan, guru, serta warga yang memiliki kebutuhan perjalanan antarpulau secara berkala.

BACA JUGA  Keren, 16 Sekolah di Kota Makassar Raih Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional

Penentuan jadwal operasional nantinya akan disesuaikan dengan pola aktivitas masyarakat kepulauan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama warga setempat.

“Karakteristik masyarakat pulau berbeda dengan masyarakat di daratan. Karena itu jadwal operasional akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar layanan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal,” jelasnya.

Rheza menambahkan, armada yang digunakan telah dilengkapi nahkoda dan kru berpengalaman. Kapal tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan yang selama ini berada dalam pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Rangkaian kegiatan peluncuran akan diawali dengan keberangkatan rombongan Pemerintah Kota Makassar menuju Pulau Barrang Lompo. Selain seremoni soft launching Pete-pete Laut, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai pelayanan dan penyerahan bantuan kepada masyarakat.

Sejumlah perangkat daerah dijadwalkan turut berpartisipasi, termasuk Dinas Pendidikan yang akan menyerahkan bantuan beasiswa serta perangkat daerah terkait yang menyalurkan bantuan bibit guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk meninjau sejumlah program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah kepulauan.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan Tiga Kampus Besar di Sulsel Persiapkan Kerja Sama Kelurahan Cinta Statistik

Di Pulau Barrang Lompo, wali kota dijadwalkan meninjau lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA).

Usai seremoni peluncuran, armada Pete-pete Laut akan langsung melakukan perjalanan uji coba menuju Pulau Bonetambu. Perjalanan tersebut menjadi pengalaman perdana penggunaan layanan sekaligus bagian dari evaluasi awal operasional program.

“Setelah launching, kita akan melakukan trial menuju Pulau Bonetambu,” tutur Rheza.

“Di sana rombongan akan merasakan langsung penggunaan Pete-pete Laut sekaligus melihat bagaimana layanan ini dapat mendukung konektivitas masyarakat kepulauan,” sambungnya.

Di Pulau Bonetambu, Wali Kota Munafri Arifuddin bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar juga dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan infrastruktur yang menjadi bagian dari program pembangunan kawasan kepulauan.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berharap aksesibilitas masyarakat kepulauan semakin meningkat sehingga pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga distribusi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah kepulauan Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Tinjau TPS3R dan Urban Farming, Siapkan Anggaran Perbaikan serta Hadiah Rp100 Juta untuk RT Terbaik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau lokasi transfer sampah TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle) di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Rabu (10/6/2026). Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan kawasan urban farming di dua titik lokasi dalam wilayah kecamatan yang sama.

Dalam kunjungan itu, Munafri menegaskan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang yang kini tengah bertransformasi menggunakan sistem sanitary landfill.

Menurutnya, optimalisasi fungsi TPS3R menjadi salah satu kunci utama agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu atau material yang sudah tidak dapat diolah kembali.

“Saya datang melihat TPS3R dan Urban Farming di Kecamatan Rappocini, memastikan bahwa secepatnya akan dianggarkan pada anggaran perubahan nanti,” ujar Munafri.

“Ini untuk dibuatkan atap serta perbaikan lantai, apakah menggunakan paving block atau dicor beton, agar proses pengolahan sampah di sana bisa berjalan lebih maksimal,” sambungnya.

Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan, pembenahan TPA Antang harus diiringi dengan perubahan pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Ia menegaskan bahwa sampah yang dikirim ke TPA seharusnya hanya berupa residu setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan di lingkungan masing-masing.

“Yang harus sampai ke sana hanyalah residu. Sekarang ini hampir semua sampah dari rumah tangga kita mulai pilah dari lingkungan dan rumah tangga,” katanya.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah dalam Peringatan Maulid Nabi

Appi menjelaskan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, masyarakat tidak memerlukan fasilitas yang rumit untuk memulai.

“Modalnya cuma dua ember. Satu untuk sampah organik dan satu untuk sampah nonorganik. Sesederhana itu,” ujarnya.

Ia menuturkan, sampah organik memiliki potensi ekonomi yang besar karena dapat diolah menjadi pupuk kompos, bioenzim, hingga pakan maggot. Sementara sampah nonorganik dapat disalurkan melalui Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di berbagai wilayah permukiman.

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang agar BSU tidak hanya menerima sampah anorganik, tetapi juga sampah organik yang telah dipilah untuk diolah lebih lanjut.

“Nilainya mungkin tidak besar, tetapi ada tambahan pendapatan. Yang terpenting adalah sampah memiliki nilai ekonomi dan tidak lagi menjadi beban,” jelas Appi.

Mantan CEO PSM Makassar tersebut juga mencontohkan sejumlah daerah yang telah berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kemasan yang dipasarkan secara luas. Ia berharap model serupa dapat diterapkan di Makassar dengan identitas produk dari masing-masing wilayah.

“Misalnya hasil dari Kelurahan Rappocini. Ini bisa menjadi produk yang membanggakan sekaligus memiliki nilai ekonomi,” tuturnya.

Dalam kunjungan ke lokasi urban farming, Munafri turut meninjau sejumlah unit Teba atau lubang pengolahan sampah organik yang digunakan sebagai media pengomposan. Ia mengaku senang melihat seluruh Teba yang tersedia dalam kondisi terisi dan aktif dimanfaatkan.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Bersama Gubernur Sulsel Tinjau Gudang Logistik KPU

Menurutnya, keberhasilan pengolahan sampah organik sangat bergantung pada penerapan metode yang benar, termasuk penggunaan material cokelat seperti daun kering, ranting, kardus, dan kertas sebagai lapisan penutup.

“Tadi saya lihat ada sekitar tujuh Teba dan semuanya terisi. Daun-daun ketapang yang dikumpulkan penyapu jalan itu jangan dibuang,” ungkapnya.

“Simpan dan gunakan sebagai material cokelat untuk menutup sampah organik. Itu sangat penting untuk mempercepat proses penguraian,” lanjutnya.

Appi menjelaskan, proses pengomposan dilakukan secara bertahap dengan menumpuk sampah organik dan material cokelat secara berlapis. Dalam waktu sekitar empat hingga lima bulan, material tersebut dapat dipanen menjadi pupuk organik yang siap digunakan.

Menurutnya, urban farming menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan sampah tersebut karena menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik.

“Urban farming menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik,” katanya.

Ia menjelaskan konsep yang tengah dibangun Pemerintah Kota Makassar melibatkan sejumlah perangkat daerah secara terpadu. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengawal proses pengolahan sampah, Dinas Perikanan dan Pertanian mengembangkan budidaya dan urban farming, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.

“Ini adalah siklus yang tidak boleh terputus. Sampah organik diolah menjadi pupuk, pupuk digunakan untuk pertanian, hasil pertanian dijual, sisanya kembali menjadi sampah organik yang diolah lagi,” tegasnya.

BACA JUGA  Tiga Kali Berturut-Turut, Makassar Raih Penghargaan Kota Terbaik TP2DD

Selain budidaya tanaman pangan, Munafri juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan terbatas untuk budidaya ikan, ayam, maupun ternak skala rumah tangga. Menurutnya, produksi pangan mandiri dapat membantu menekan pengeluaran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Dengan begitu daya beli masyarakat bisa meningkat karena sebagian kebutuhan pangannya sudah dipenuhi sendiri,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap gerakan lingkungan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan hadiah senilai lebih dari Rp100 juta bagi RT yang dinilai paling berhasil menjalankan program pengelolaan sampah dan urban farming.

Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan pemenangnya direncanakan diumumkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar pada November mendatang.

“Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa akan ada hadiah. Nilainya tidak kurang dari Rp100 juta. Tetapi ini bukan hadiah untuk pribadi ketua RT atau RW,” tegas Appi.

Menurutnya, hadiah tersebut harus digunakan untuk kepentingan bersama warga, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, perbaikan fasilitas umum, maupun pengembangan program urban farming dan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

“Masih ada waktu untuk memulai. Jadi beruntung bagi RT yang sudah lebih dulu bergerak,” katanya.

“Kita ingin membangun budaya baru, budaya memilah sampah, mengolah sampah, dan menghasilkan pangan dari lingkungan sendiri,” tutup Munafri.

Continue Reading

Trending