Connect with us

POLITIK

Pengadilan Khusus Pilkada Diusulkan, Harapan untuk Menuntaskan Sengketa serta Memulihkan Kepercayaan Publik

Published

on

KITASULSEL — JAKARTA — Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia kembali menjadi perhatian. Berbagai persoalan dan sengketa pemilihan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi pengingat pentingnya sistem peradilan yang mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan masyarakat.

Gagasan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada di bawah Mahkamah Agung (MA) pun mengemuka sebagai salah satu solusi untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan di Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Agus Widjajanto, melalui disertasi berjudul “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Kepastian Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia”.

Disertasi tersebut dipertahankannya dalam sidang promosi doktor di Fakultas Hukum Unpad, Bandung, Jumat (20/11/2026).

Agus menilai, penanganan persoalan Pilkada saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga. Sengketa proses ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), persoalan administratif melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan perselisihan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA  KPU Makassar Siap Hadapi Sengketa Hasil Pilkada 2024 di MK

Sementara itu, dugaan tindak pidana pemilihan ditangani melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan umum. Adapun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pembagian kewenangan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi dan ketidaksinkronan penanganan perkara, terutama ketika satu peristiwa Pilkada memiliki unsur pelanggaran administratif, pidana, hingga perselisihan hasil sekaligus.

Melalui gagasan peradilan khusus, diharapkan penyelesaian sengketa Pilkada dapat berjalan lebih terintegrasi, objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Lebih jauh, pembentukan lembaga tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat penyelesaian berbagai persoalan sengketa Pilkada yang selama ini terjadi di berbagai daerah.

Masyarakat membutuhkan mekanisme peradilan yang tidak hanya mampu menyelesaikan perselisihan secara prosedural, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa intervensi maupun kepentingan politik. Dengan demikian, hasil penyelesaian sengketa memiliki legitimasi dan dapat dipercaya masyarakat.

BACA JUGA  Anggota DPD RI Arya Widakarna Serahkan Tongkat Ganesha Bali kepada Jokowi, Disebut Simbol Estafet Kepemimpinan

Dalam konsep yang ditawarkan, Agus mengusulkan pembentukan Peradilan Ad Hoc Pilkada pada Pengadilan Tinggi di setiap provinsi dalam lingkungan peradilan umum di bawah MA.

Pengadilan Tinggi akan bertindak sebagai pemeriksa tingkat pertama atau judex facti yang memeriksa fakta, saksi, dokumen, serta alat bukti. Sementara MA menjadi puncak upaya hukum melalui mekanisme kasasi.

Skema tersebut diharapkan dapat mendekatkan proses peradilan dengan masyarakat dan sumber pembuktian di daerah, sekaligus mengurangi hambatan geografis, biaya, serta beban pemeriksaan perkara.

Agus juga mengusulkan agar peradilan khusus tersebut didukung hakim dan panitera yang memiliki kompetensi di bidang hukum tata negara, kepemiluan, administrasi negara, serta pidana pemilihan.

Selain pembentukan kelembagaan, diperlukan hukum acara khusus, jaminan independensi hakim, transparansi persidangan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Namun, gagasan tersebut membutuhkan landasan hukum yang kuat dan penyesuaian terhadap sistem ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada secara permanen.

BACA JUGA  Appi Dapat Rekomendasi Golkar Makassar

Karena itu, pembentukan badan peradilan khusus harus melalui kajian konstitusional dan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Perlu ditegaskan pula, pembentukan lembaga baru tidak serta-merta membuka kembali perkara lama yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian perkara sebelumnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, tujuan utama dari gagasan ini bukan sekadar membentuk lembaga peradilan baru, melainkan menghadirkan sistem penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih adil, independen, dan dapat dipercaya masyarakat.

Sebab, demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin bahwa setiap perselisihan diselesaikan melalui proses hukum yang jujur, transparan, dan berkeadilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan semakin kuat apabila setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan, tanpa memandang kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan politik.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending