Nasional
Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Pro-Pemerintah, Indonesia Tidak Boleh Lagi Tunduk pada Tekanan Kekuatan Global
KITASULSEL — JAKARTA –Penghapusan 19.372 kanal YouTube yang membawa narasi dukungan terhadap Pemerintah Indonesia oleh Google menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meminta penjelasan resmi. Langkah ini patut didukung karena menyangkut transparansi perusahaan teknologi global, kebebasan berekspresi, dan kedaulatan digital Indonesia.
Dalam laporan Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026, Google menyebut telah menghapus 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi. Rinciannya, 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September 2026.
Google menyatakan kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah atau mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Namun, laporan tersebut belum mengungkap secara terperinci siapa operator jaringan itu, dari mana sumber pendanaannya, apa bentuk pelanggaran spesifiknya, dan bagaimana Google memastikan keterkaitannya dengan Indonesia.
Inilah persoalan yang harus dijawab secara terbuka.
Pemerintah tidak sedang meminta Google membiarkan manipulasi informasi atau aktivitas digital palsu. Pemerintah justru berhak menuntut standar penegakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika sebuah jaringan terbukti melakukan pelanggaran, sampaikan bukti dan dasar penindakannya. Namun, jangan sampai dukungan terhadap pemerintah atau pandangan politik tertentu menjadi alasan yang mengaburkan penilaian terhadap suatu akun.
Komdigi patut berdiri tegas. Perusahaan teknologi global tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan mutlak menentukan batas kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia tanpa transparansi yang memadai.
Kedaulatan Digital Bukan Urusan yang Bisa Diatur Sepihak oleh Perusahaan Asing
Indonesia adalah negara berdaulat. Ruang digital yang digunakan jutaan masyarakat Indonesia bukan ruang tanpa hukum dan bukan pula wilayah yang sepenuhnya boleh ditentukan oleh kepentingan perusahaan global.
Kebebasan berekspresi harus berlaku bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah. Kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi dukungan terhadap pemerintah juga merupakan hak warga negara.
Jangan sampai terjadi standar ganda: suara yang mengkritik pemerintah dianggap sebagai ekspresi demokrasi, sementara suara yang mendukung pemerintah justru dicurig
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
4 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
4 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
3 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap










You must be logged in to post a comment Login