Connect with us

Nasional

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Pro-Pemerintah, Indonesia Tidak Boleh Lagi Tunduk pada Tekanan Kekuatan Global

Published

on

KITASULSEL — JAKARTA –Penghapusan 19.372 kanal YouTube yang membawa narasi dukungan terhadap Pemerintah Indonesia oleh Google menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meminta penjelasan resmi. Langkah ini patut didukung karena menyangkut transparansi perusahaan teknologi global, kebebasan berekspresi, dan kedaulatan digital Indonesia.

Dalam laporan Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026, Google menyebut telah menghapus 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi. Rinciannya, 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September 2026.

Google menyatakan kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah atau mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Namun, laporan tersebut belum mengungkap secara terperinci siapa operator jaringan itu, dari mana sumber pendanaannya, apa bentuk pelanggaran spesifiknya, dan bagaimana Google memastikan keterkaitannya dengan Indonesia.

BACA JUGA  Breaking News: Mabes Polri Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Inisial LSP Jadi Sorotan

Inilah persoalan yang harus dijawab secara terbuka.

Pemerintah tidak sedang meminta Google membiarkan manipulasi informasi atau aktivitas digital palsu. Pemerintah justru berhak menuntut standar penegakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika sebuah jaringan terbukti melakukan pelanggaran, sampaikan bukti dan dasar penindakannya. Namun, jangan sampai dukungan terhadap pemerintah atau pandangan politik tertentu menjadi alasan yang mengaburkan penilaian terhadap suatu akun.

Komdigi patut berdiri tegas. Perusahaan teknologi global tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan mutlak menentukan batas kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia tanpa transparansi yang memadai.

Kedaulatan Digital Bukan Urusan yang Bisa Diatur Sepihak oleh Perusahaan Asing

Indonesia adalah negara berdaulat. Ruang digital yang digunakan jutaan masyarakat Indonesia bukan ruang tanpa hukum dan bukan pula wilayah yang sepenuhnya boleh ditentukan oleh kepentingan perusahaan global.

BACA JUGA  Menag Nasaruddin Umar Pimpin Doa Sidang Tahunan MPR, Serukan Persatuan Bangsa

Kebebasan berekspresi harus berlaku bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah. Kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi dukungan terhadap pemerintah juga merupakan hak warga negara.

Jangan sampai terjadi standar ganda: suara yang mengkritik pemerintah dianggap sebagai ekspresi demokrasi, sementara suara yang mendukung pemerintah justru dicurig

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending