Connect with us

Pelatihan 1.500 Pengurus Masjid, Kabag Kesra Makassar: Tingkatkan Peran Masjid sebagai Pusat Peradaban

Published

on

Kitasulsel–Makassar Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Makassar menggelar Manajemen Pengelolaan Masjid kepada 1.500 pengurus masjid di Kota Makassar, dalam upaya meningkatkan peran masjid sebagai pusat peradaban ummat Muslim.

Acara berlangsung mulai tanggal 18 hingga 25 Juli 2024 di Makassar Golden Hotel, dengan setiap peserta mewakili satu masjid di Kota Makassar.

Muhammad Syarief, Kepala Kesra Setda Kota Makassar, menjelaskan masjid berperan sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan ummat Muslim.

Untuk itu, Syarief menekankan pentingnya pemberdayaan pengurus masjid untuk menciptakan masjid yang lebih aktif dan berdaya guna.

“Dengan peningkatan kualitas pengelolaan masjid, diharapkan dapat lebih menghidupkan masjid terutama kepada generasi muda untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial di masjid,” jelasnya pada Kamis, (18/7/2024).

Syarief menambahkan bahwa pelatihan ini juga mencakup berbagai aspek manajemen masjid, seperti manajemen administrasi, keuangan, program-program pemberdayaan, dan lainnya.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Syarief berharap para peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan untuk memperkuat peran masjid dan keimanan ummat muslim Kota Makassar.

Salah satu peserta pelatihan, Musmuliadin dari Masjid Al Musyarawah, mengungkapkan kesan positifnya terhadap acara ini.

“Pelatihan ini memberikan wawasan baru bagi kami dalam mengelola masjid, dan kami berharap dapat menerapkan semua ilmu yang kami dapatkan untuk kemajuan masjid kami di Makassar,” katanya.

Pelatihan ini didukung oleh narasumber dari Masjid Al Falah, Sragen, serta Real Masjid, Yogyakarta, yang terkenal dengan keberhasilannya dalam pengelolaan dan pemberdayaan masjid.

Pada kegiatan ini juga, setiap pengurus masjid mempresentasikan program-program yang mereka jalankan di masjid masing-masing, serta mengidentifikasi kekurangan dan potensi yang ada.

Selanjutnya, dari total 1.500 masjid yang berpartisipasi, Kesra Makassar berencana untuk memilih 100 masjid yang akan mendapatkan bimbingan dan pembinaan khusus.

“Selain itu, 25 masjid yang dinilai sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan program dan pelayanan akan diberikan penghargaan atas prestasinya.

Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk terus meningkatkan manajemen masjid,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel