Pemkot Makassar dan PBB Jajaki Kerja Sama Sampah Elektronik dan Pendidikan

Published

2 bulan ago

29 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjajaki kerja sama persampahan dan pendidikan di Kota Makassar.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengatakan suatu kehormatan bahwa

United Nation Resident Coordinator untuk Indonesia atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharval mengunjunginya di Makassar.

Dalam pertemuan singkat itu, Danny menjelaskan bahwa PBB fokus pada tiga hal. Pertama soal Low Carbon, Smart City, dan soal Sosial Kemasyarakatan.

“Nah kebetulan tiga soal ini menjadi konsentrasi kita. Termasuk kita cerita tentang Homecare, Lorong Wisata, semuanya terkagum-kagum,” kata Danny usai menerima Gita di kediamannya, Jl Amirullah, Senin, 29 Juli 2024.

Ia bilang, Gita terkejut karena ternyata Low Carbon dibangun dengan melibatkan masyarakat.

Artinya itu suatu hal yang luar biasa.

Juga cerita tentang Sombere dan Smart City.

Lebih lanjut, wali kota dua periode ini mengatakan, perwakilan PBB itu memiliki pendanaan untuk memperkuat banyak hal di Makassar.

Dari situ, persoalan sampahlah yang dinilai cocok. Terutama sampah elektronik.

Pasalnya, sejauh ini, sampah makanan sudah dihandling baik, sampah dos, plastik juga berjalan baik melalui Bank Sampah.

Tetapi saat masuk ke sampah elektronik Pemkot Makassar belum tahu apa-apa.

“Makanya kami minta bantuan bahwa semua bank sampah kami diberi capacity building agar mampu menghandle sampah elektronik,” saran Danny.

Soal lain ialah perihal pendidikan dan pengungsi asing.

Danny berpesan agar jumlah pengungsi luar negeri di Makassar tidak boleh lebih dari 2.000 orang.

Lalu memperhatikan betul sisi sensitif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini budaya, moral dan lainnya.

“Jadi ada tawaran untuk membuat MoU baru, mereka (pengungsi) bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan. Juga dalam pendidikan, anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah sehingga akan diatur dalam MoU,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan PBB juga menghadirkan organisasi underboundnya seperti, Unicef, IOM, UNHCR dan lainnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

2 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)