PEMKOT
Makassar Raih Penghargaan Healthy City Level 1 dari WHO Asia Tenggara
Kitasulsel–MAKASSAR Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Regional Asia Tenggara memberikan penghargaan Healthy City Level 1 Accreditation kepada Kota Makassar sebagai pengakuan atas komitmen dalam mewujudkan kota sehat yang berkelanjutan.
Penghargaan ini diumumkan melalui surat resmi WHO tertanggal 9 September 2024, yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
Dalam surat tersebut, WHO mengapresiasi langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan rencana pembangunan lokal jangka pendek maupun panjang sesuai dengan pedoman organisasi kesehatan dunia tersebut.
“Kami mengapresiasi upaya serius Kota Makassar dalam mengatasi determinan kesehatan dan kesejahteraan di kawasan perkotaan serta memperkuat tata kelola kesehatan,” tulis Regional Director WHO Asia Tenggara, Saima Wazed.
Proses akreditasi ini dilakukan melalui analisis ketat oleh WHO dan Laboratorium Regional Tata Kelola Perkotaan untuk Kesehatan dan Kesejahteraan.
Hasil evaluasi menunjukkan Makassar layak menjadi salah satu kota pertama di Asia Tenggara yang menerima akreditasi Level 1 ini.
WHO menekankan pentingnya keberlanjutan upaya yang telah dilakukan dan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju tingkat akreditasi yang lebih tinggi dalam dua tahun mendatang. Sebagai bentuk apresiasi, WHO akan mengirimkan plakat penghargaan yang diukir dengan nama Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyambut baik penghargaan ini dan menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras kita bersama dalam menciptakan kota sehat membuahkan hasil. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Makassar,” ujar Ramdhan Pomanto.
WHO juga mengundang Pemerintah Kota Makassar untuk berbagi pengalaman sukses mereka melalui publikasi tertulis maupun audio-visual di situs web dan media sosial WHO.
Hal ini bertujuan untuk menginspirasi kota-kota lain di Asia Tenggara agar mengikuti jejak Makassar dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih sehat.
Dengan diraihnya penghargaan Healthy City Level 1 Accreditation ini, Makassar semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kota percontohan di Asia Tenggara dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.
“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).
Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.
“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.
Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.
“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.
“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).
Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.
Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.
“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login